CONTOH SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS TANAH DAN BANGUNAN SHM NOMOR

 

Dengan Hormat,

Mempermaklumkan kami, Wilson Colling, S.H.,M.H., dan Christian E.Sitio., 

S.H,M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum 

WILSON COLLING & ASSOCIATES (WCA) Professional Advocate And Legal 

Consultants, yang beralamat di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Nomor 7, Pondok 

Kopi Kota Administrasi DKI Jakarta Timur Indonesia, Phone, (+62) 813-1521-1206, 

email : lawwilson86@gmail.com, (untuk mempermudah komunikasi terkait balasan 

surat menyurat dapat menggunakan atau mengirim melalui e-mail). Berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.018/SK-K/Dir-ATM/1/2021, tanggal 20 Januari 

2021 (Copy terlampir). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien Kami:-----------------------

Xxxxxxx selaku Direktur PT. XXX, yang 

berkedudukan di Jalan Otista 3 Komp 12 Nomor 7, Cipinang Cempedak, Kota 

Administrasi DKI Jakarta Timur. Untuk Selanjutnya disebut “Klien Kami”), dengan ini 

kami sampaikan sebagai berikut:------------------------

Sehubungan dengan surat pemberitahuan lelang berdasarkan Surat Penetapan Lelang Nomor 
: S-2857/WKN.07/KLN/.05/19/2020 tanggal 15 Desember 2020, dari Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jakarta, serta diketahui, melalui 
https://lelang.go.id/kantor/51/KPKNL-Jakarta V, menjadwalkan lelang eksekusi (penjualan 
dimuka umum) dengan cara penawaran (closed bidding) yang akan diselenggarakan pada 
tanggal 27 Januari 2021, atas Tanah dan Bangunan SHM Nomor : 4526 dengan luas 202
m² (dua ratus dua meter persegi) yang terdaftar atas nama Alfian Budiardjo dan Nona Lie 
Kartini, oleh Pihak PT. Radana Bhaskara Finance Tbk. maka bersama surat ini, Klien Kami 
MENYAMPAIKAN Permohonan Penundaan Pelaksanaan Lelang Kepada KEPALA 
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) 
JAKARTA V,berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Klien kami telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak PT. Radana 
Bhaskara Finance,Tbk. melalui Perjanjian Pembiayaan No. : 12100800051717, tanggal 27 
Januari 2017;------------------------------------------------------

1. Bahwa pada Perjanjian Pembiayaan tersebut Klien kami seharusnya mendapatkan 

Pembiayaan Multiguna sebesar Rp. 2.773.819.000,- (dua milliyar tujuh ratus tujuh 

puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) namun pada faktanya 

pencairan tersebut hanya sebesar Rp. 2.698.819.000,- (dua miliyar enam ratus 

Sembilan puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang mana hal 

tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;-------

2. Bahwa selain dari pada itu, dalam perjanjian pembiayaan tersebut, antara Pihak PT.XXX dan Pihak PT Radana Bhaskara Finance Tbk, terjadi 

permasalahan hukum sejak tahun 2018, dikarenakan tidak diberikan hak yang 

seimbang sebagai konsumen sehubungan dengan tidak diberikannya salinan atas 

Perjanjian Pembiayaan, Sertifikat Jaminan Hak Tanggungan, Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan termasuk didalamnya bukti 

pemotongan biaya antara lain : ---------------------------

- Biaya Provisi

- Biaya Notaris

- Biaya Admin

- Biaya Asuransi Kebakaran

- Biaya Asuransi Jiwa

- Biaya Jamkrindo

Salinan dokumen diatas sangat penting selain untuk administrasi keuangan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib 

hukumnya masing-masing pihak diberikan salinan dokumen, juga diperlukan 

sehubungan dengan rencana penyelesaian atas fasilitas yang diterima oleh Pihak 

PT XXXXXX

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang diberikan oleh PT XXXXX telah dikenakan biaya Jamkrindo, “ yang menurut Penjelasan atau 

keterangan dari Pihak PT.Radana Bhaskara Finance Tbk, merupakan biaya 

yang dikeluarkan atas jaminan tambahan untuk fasilitas yang diberikan guna 

mengkaver, ketika terjadi wanprestasi oleh Pihak Debitur”---------------------------------------------------

4. Bahwa selanjutnya, Klien kami menyampaikan sampai dengan saat ini, Pihak PT Radana Bhaskara Finance Tbk, belum juga menyerahkan Polis Asuransi dan 

dokumen lainnya terhadap Klien kami, masih terjadi permasalahan hukum antara 

Klien kami dengan PT Radana Bhaskara Finance Tbk,, namun di lain pihak PT 

Radana Bhaskara Finance Tbk sudah mengajukan permohonan eksekusi lelang tanah 

dan bangunan tersebut;---------------------------------------

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang dikemukakan diatas, 

maka sangat jelas dan berdasar bahwa Klien kami mempunyai hak sebagai 

konsumen dilindungi oleh hukum, sehubungan dengan Polis Asuransi atas 

Asuransi Jiwa sebesar Rp.110.436.000, (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh

enam ribu rupiah) yang mana hingga saat ini polis tersebut Klien kami belum terima 

sama sekali. Hal ini tindakan Pihak PT. Radana Bhaskara Finance Tbk,menyimpang

dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54 POJK No. 23 Tahun 2015, yang menyatakan sebagai berikut :---------------------------------------------------

1. “Perusahaan wajib menyampaikan polis asuransi kepada pemegang polis, 

tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik”;

2. “Dalam hal polis asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian polis asuransi yang berupa 

ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.”

Dengan tidak diberikan Polis Asuransi tersebut tindakan PT Radana Bhaskara 

Finance Tbk patut diduga telah melakukan tindak Pidana informasi tidak benar, palsu 

dan / atau menyesatkan sebagaimana yang diatur pada Pasal 75 Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan sebagai berikut :-----------------------------

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau 

memberikan informasi yang tidak benar, palsu dan / atau menyesatkan kepada 

Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah)”

6. Bahwa oleh karenanya demi menjamin tegaknya keadilan dan kepastian 

hukum bagi Klien Kami, serta mencegah timbulnya potensi kerugian 

yang mungkin dialami oleh Klien Kami maka Klien Kami 

MENYAMPAIKAN DAN MEMINTA kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Wilayah Jakarta V, agar kiranya 

bersedia untuk menunda pelaksanaan lelang atas Tanah dan Bangunan 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 4526/Dengan Luas 202 M Yang Terdaftar 

Atas Nama Alfian Budiardjo dan Nona Lie Kartini

7. Bahwa berdasarkan dekskripsi yuridis diatas, dengan ini Kami menyampaikan 

kepada KPKNL Wilayah Jakarta V agar secara ex officio sebagai Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab mewujudkan Good Governance

dapat membatalkan dan/atau Penundaan Pelaksanaan Lelang tersebut, 

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;--------------------------------------------

8. Bahwa Klien Kami tetap mencadangkan hak-hak hukum Klien Kami melalui 

Upaya Hukum baik secara perdata,Pidana maupun tata usaha Negara, 

terhadap setiap tindakan PT. Radana Bhaskara Finance Tbk dan pihak 

terkait lainnya ;----------------------------------------------------

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, 

Kami mengucapkan terima kasih.

wcalawfirm.blogspot.com › 2020/12

Pengacara Handal Kantor Hukum | WILSON ... - Hukum Bicara

29 Des 2020 — Ruang Konsultasi Hukum Pengacara Profesional | Wilson Colling,S.H, M.H.| WCALAWFIRM| ☎️ +6281315211206 |  ...

Anda mengunjungi halaman ini pada 25/01/21.