𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢𝗞𝗦 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗟𝗜𝗡𝗚𝗞𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗛𝗜𝗗𝗨𝗣 𝗗𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗛𝗨𝗧𝗔𝗡𝗔𝗡 (𝗞𝗟𝗛𝗞) : 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡 (𝗣𝗥𝗢𝗣𝗘𝗥) 𝗥𝗔𝗜𝗛 𝗣𝗥𝗘𝗗𝗜𝗞𝗔𝗧 𝗛𝗜𝗝𝗔𝗨 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗣𝗧 𝗛𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣

 

O̳l̳e̳h̳:̳ ̳W̳i̳l̳s̳o̳n̳ ̳C̳o̳l̳l̳i̳g̳,̳ ̳S̳.̳H̳.̳,̳ ̳M̳.̳H̳.̳

ᴬᵈᵛᵒᵏᵃᵗ ᴾᵉᵐᵉʳʰᵃᵗⁱ ᴴᵘᵏᵘᵐ ᴸⁱⁿᵍᵏᵘⁿᵍᵃⁿ ᵈᵃⁿ ᴾᵉʳᵗᵃᵐᵇᵃⁿᵍᵃⁿ

𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮, 𝗪𝗖𝗔𝗟𝗔𝗪𝗙𝗜𝗥𝗠 ~ 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮𝟴 𝗛 𝗔𝘆𝗮𝘁 (𝟭) 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴-𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟭𝟵𝟰𝟱, dengan tegas menyatakan, ” .𝘚𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘩𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘩𝘪𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘵𝘪𝘯, 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘭, 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 ” 

𝘚𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘏𝘢𝘬 𝘒𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘏𝘈𝘔 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘬𝘢𝘯𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 

𝘜𝘜 𝘕𝘰. 𝟯𝟵 𝘛𝘢𝘩𝘶𝘯 𝟭𝟵𝟵𝟵 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘬 𝘈𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘔𝘢𝘯𝘶𝘴𝘪𝘢, 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 9 𝘢𝘺𝘢𝘵 (3) 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘨𝘢𝘴𝘬𝘢𝘯: “𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵”.

𝘏𝘢𝘭 𝘪𝘯𝘪 𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦𝘨𝘢𝘴 𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯

𝘜𝘯𝘥𝘢𝘯𝘨-𝘶𝘯𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘕𝘰𝘮𝘰𝘳 𝟯𝟮 𝘛𝘢𝘩𝘶𝘯 𝟮𝟬𝟬𝟵 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘗𝘦𝘳𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘦𝘭𝘰𝘭𝘢𝘢𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘏𝘪𝘥𝘶𝘱 (𝘜𝘜𝘗𝘗𝘓𝘏). 𝘜𝘜𝘗𝘗𝘓𝘏 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮 𝘥𝘢𝘯 𝘫𝘢𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘏𝘈𝘔 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱. 

𝘋𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘢𝘴𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 5 𝘈𝘺𝘢𝘵 (1) 𝘜𝘜𝘗𝘓𝘏 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘶𝘯𝘺𝘪: “𝘚𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘶𝘯𝘺𝘢𝘪 𝘩𝘢𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵”. 𝘕𝘢𝘮𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘮𝘪𝘬𝘪𝘢𝘯, 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘮𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘶𝘯𝘺𝘢𝘪 𝘩𝘢𝘬, 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘳𝘶𝘵 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 6 𝘈𝘺𝘢𝘵 (1) 𝘜𝘜𝘗𝘓𝘏: ”𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘳𝘢 𝘬𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘧𝘶𝘯𝘨𝘴𝘪 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦𝘨𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘤𝘦𝘮𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘶𝘴𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱”.

𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗸𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻-𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗿𝘂𝗺𝘂𝘀𝗮𝗻 P𝗮𝘀𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 di atas, 𝗮𝗰𝗮𝗽𝗸𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿 𝗯𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗼𝗹𝗲𝗵 Pengawas Lingkungan Hidup di dalamnya ( Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional, menurut 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟳𝟭 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝟯𝟮 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟬𝟵 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗵𝗶𝗱𝘂𝗽 ) salah satu instrumen 𝗣𝗘𝗡𝗘𝗚𝗔𝗞 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠.(Jumat, 7/04/2023).

𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝘄𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵-𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 (Desa Kawasi Pulau Obi) 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗲𝗺𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗺𝗮𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸 𝗺𝗮𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗰𝗲𝘁𝗮𝗸 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗵𝗮𝗸𝗶𝗸𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗸𝘀.

Berdasarkan catatan Saya " Wilson Colling" dari berbagai artikel serta keluhan dan keresahan masyarakat Desa Kawasi yang membahas tentang dampak pencemaran lingkungan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, seperti yang disampaikan oleh Jaringan Advokat Tambang (JATAM). Itu bukan merupakan persepsi negatif terhadap Harita Group, realitas memang demikian dan apa yang disampaikan merupakan keresahan masyarakat, diantaranya :

Merujuk pada penelitian Muhammad Aris, 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘒𝘩𝘢𝘪𝘳𝘶𝘯 𝘛𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘵𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘫𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘶𝘥𝘶𝘭 “𝘏𝘦𝘢𝘷𝘺 𝘔𝘦𝘵𝘢𝘭 (𝘕𝘪, 𝘍𝘦) 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘞𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘱𝘩𝘢𝘵𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘯𝘦 𝘍𝘪𝘴𝘩, 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘖𝘣𝘪 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥, 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢” (2020).

𝘋𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘵 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵𝘬𝘢𝘯, 𝘱𝘰𝘭𝘶𝘴𝘪 𝘭𝘰𝘨𝘢𝘮 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘖𝘣𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘢𝘬𝘶𝘮𝘶𝘭𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴 𝘪𝘬𝘢𝘯-𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘪 𝘮𝘶𝘭𝘢𝘪 𝘳𝘶𝘴𝘢𝘬

.𝘋𝘪 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘮 𝘱𝘢𝘯𝘢𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘣𝘰𝘵 𝘥𝘢𝘱𝘶𝘳, 𝘮𝘦𝘫𝘢 𝘮𝘢𝘬𝘢𝘯, 𝘬𝘶𝘳𝘴𝘪, 𝘭𝘢𝘯𝘵𝘢𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘮𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘯𝘶𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘣𝘶 𝘬𝘰𝘮𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘣𝘶 𝘣𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘢𝘳𝘢. 

𝘉egitupun 𝘴𝘦𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴𝘯𝘺𝘢. 𝘒𝘢𝘭𝘢𝘶 𝘔𝘜𝘚𝘐𝘔 𝘏𝘜𝘑𝘈𝘕 , 𝘮𝘶𝘴𝘶𝘩 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘦𝘥𝘢 𝘭𝘢𝘨𝘪, 𝘺𝘢𝘪𝘵𝘶 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘯𝘺𝘢𝘮𝘶𝘬-𝘯𝘺𝘢𝘮𝘶𝘬 𝘨𝘢𝘵𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘪𝘳 𝘬𝘦𝘤𝘰𝘬𝘭𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘬𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘮𝘶𝘬𝘪𝘮𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘢𝘬𝘪𝘣𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘳𝘢𝘪𝘯𝘢𝘴𝘦 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘳𝘶𝘬.

𝘋𝘪𝘢𝘬𝘶𝘪 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢, 𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘢𝘬-𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘬𝘦𝘤𝘪𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘸𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘬𝘦 𝘱𝘶𝘴𝘬𝘦𝘴𝘮𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘭𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘴𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱. 𝘗𝘦𝘵𝘶𝘨𝘢𝘴 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘯𝘥𝘦𝘴 𝘒𝘢𝘸𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘬𝘶𝘪 𝘣𝘢𝘩𝘸𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘬𝘴𝘪 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘯𝘢𝘱𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘵 (𝘐𝘚𝘗𝘈) 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘶𝘵𝘢𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘒𝘢𝘸𝘢𝘴𝘪. 𝘚𝘦𝘣𝘢𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘴𝘪𝘦𝘯 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘬𝘦𝘤𝘪𝘭. 𝘗𝘢𝘥𝘢 𝘑𝘢𝘯𝘶𝘢𝘳𝘪-𝘋𝘦𝘴𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2021, 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 12 𝘣𝘢𝘺𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘶𝘴𝘪𝘢 0-1 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘶𝘯𝘫𝘶𝘯𝘨𝘪 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘯𝘥𝘦𝘴. 𝘈𝘥𝘢 283 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘶𝘴𝘪𝘢 1-5 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯, 𝘥𝘪𝘪𝘬𝘶𝘵𝘪 179 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘬𝘦𝘭𝘰𝘮𝘱𝘰𝘬 𝘶𝘴𝘪𝘢 20-𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯.

Inilah berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi merupakan potret penderita warga pemukiman lingkar tambang fakta lainnya baru-baru ini berita yang viral di media sosial terkait dampak kerusakan lingkungan [diunduh: https://m.youtube.com/watch?v=Oyoud99LfRs&feature=youtu.be&app=m&persist_app=1|dikutip dari artikel: https://narasi.tv/read/narasi-daily/limbah-nikel-harita-nickel-diduga-cemari-lingkungan-perusahaan, 𝒅𝒊𝒂𝒌𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒍 4/4/2023.]

Namun sangat disayangkan Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah diam seribu bahasa.

Mungkin saja dalam sudut pandang pemerintah terkait Issue-issue lingkungan hidup tidak menarik untuk dibahas.

𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗸𝘀 Kementeri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) merupakan salah satu instrumen 𝗣𝗘𝗡𝗘𝗚𝗔𝗞 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠 Lingkungan Hidup 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 yang kurang lebih dari 1.118 jiwa penduduk sedang terkepung kegiatan tambang mengalami dugaan membuang limbah hasil eksplorasi nikel ke sejumlah sungai yang bermuara ke laut sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas".

Sedangkan 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗯𝗶𝗹𝗮 𝗸𝗲𝗹𝗼𝗺𝗽𝗼𝗸 𝗕𝗢𝗥𝗝𝗨𝗜𝗦 𝘆𝗮𝗻𝗴 dugaan melakukan kejahatan kerusakan lingkungan, 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 Program Penilaian Peringkat Pengelolaan Lingkungan Perusahaan yang lebih sering disebut (PROPER) sebagaimana dimaksud dalam 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗼𝗺𝗼𝗿 𝗦𝗞. 𝟭𝟮𝟵𝟵/𝗠𝗘𝗡𝗟𝗛𝗞/𝗞𝗨𝗠.𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟮, 𝗣𝗧 𝗛𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 mendapatkan PROPER dengan predikat hijau pada tahun 2022.

PROPER adalah penilaian kepatuhan dan kinerja yang melebihi kepatuhan terhadap persyaratan penanggung jawab usaha dan/atau operasi pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Definisi Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014) PROPER merupakan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗱𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘄𝘂𝗷𝘂𝗱𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗱𝘂𝗱𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 (𝗲𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘄)

𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗮𝗸𝗵𝗶𝗿𝗻𝘆𝗮, 𝗸𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗺 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗽 𝗯𝗮𝗵𝘄𝗮 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗸𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 "𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗗𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻" (𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗺 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘁 𝗶𝘂𝘀), 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶 𝗯𝗮𝗵𝘄𝗮 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗱𝗶 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗠𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗜𝗦𝗔𝗨 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗮𝗷𝗮𝗺 𝗸𝗲 𝗯𝗮𝘄𝗮𝗵 𝘁𝗮𝘁𝗮𝗽𝗶 𝘁𝘂𝗺𝗽𝘂𝗹 𝗸𝗲 𝗮𝘁𝗮𝘀.

Melindungi hak asasi manusia dari efek berbahaya polusi pencemaran 𝘶𝘥𝘢𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘣𝘶, 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳. 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘮𝘣𝘶𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘨𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢. 𝘑𝘢𝘳𝘢𝘬 𝘬𝘦 𝘱𝘦𝘮𝘶𝘬𝘪𝘮𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘦𝘬𝘢𝘵 dengan kegiatan industri pertambangan adalah kewajiban konstitusional dan legislatif pemerintah Indonesia, bukan pilihan. Saya dengan hormat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal melindungi hak konstitusional dan hak asasi manusia di desa Kawasi, 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵," lanjut Wilson Colling . 

 

Wilson, dalam berbagai postingan media sosialnya, juga mengingatkan lima poin penting yang harus digunakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Desa Kawasi Pulau Obi.

𝗠𝗔𝗞𝗔: 𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗸𝗿𝗶𝗽𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘀, 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗹-𝗵𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝘂𝘁:

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, akses perlindungan hukum dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, bukti substansial berdasarkan penelitian ilmiah tentang dampak buruk polusi 

𝘶𝘥𝘢𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘣𝘶, 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳 terhadap kesehatan manusia dan hak asasi manusia di Indonesia khususnya di desa Kawasi. 

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, Wilson meminta negara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum HAM internasional sebagai hasil dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, mengenai perbandingan yurisprudensi konstitusi negara lain, yang membantu menafsirkan hak atas lingkungan yang sehat dalam konteks pencemaran 𝘶𝘥𝘢𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘣𝘶, 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳 dan lain-lain. 

𝗞𝗲𝗺𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻 𝗸𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, 

negara harus mengambil tindakan setidaknya tujuh langkah kunci untuk memenuhi tanggung jawabnya memastikan udara bersih atas 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵 bagi warganya.

𝗞𝗲𝘁𝘂𝗷𝘂𝗵 langkah tersebut meliputi pemantauan kualitas udara dan pengaruhnya terhadap kesehatan, mengevaluasi sumber polusi udara, menyediakan informasi, termasuk saran kesehatan masyarakat, untuk umum, menetapkan undang-undang, peraturan, standar, dan kebijakan kualitas udara. 

"Penting bahwa dalam semua tahapan ini negara harus menjamin informasi penuh publik dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan perempuan, anak-anak dan orang-orang rentan lainnya, segala cara harus dicoba untuk memasukkan situasi yang suaranya didengar. ... Terlalu sering dibungkam dalam proses kebijakan lingkungan." 

 

Wilson berharap masalah kerusakan lingkungan di Pulau Obi dapat menjadi perhatian serius pemerintah dalam pelaksanaan penilaian komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, terutama hak atas udara bersih 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵 bagi penduduk desa Kawasi.

 “Sudah saatnya pemerintah membuka mata terhadap informasi nasional dan internasional yang tersebar luas tentang buruknya dan jadi sorotan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan tambang, daripada bersikap defensif ketika jelas bahwa kondisi kerusakan lingkungan saat ini nyata dan telah merugikan masyarakat.” kata Wilson 🆆🅲🅰

_______//_________