Sengketa Kasus Jual Beli Hotel dan Apartemen Oak Tre Semarang, Kerugian Hingga Rp 130 Miliar
Selasa, 23 Februari 2021
Senin, 15 Februari 2021
Masyarakat Tolak Rencana Pembuangan Limbah Perusahaan Nikel di Pulau Obi
https://www.mcwnews.com/read/2020/08/16/202008160005/masyarakat-tolak-rencana-pembuangan-limbah-perusahaan-nikel-di-pulau-obi.html
Jumat, 12 Februari 2021
Kami Selalu Ada Di Saat Anda Membutuhkan Kami
\Pengalaman, Reputasi dan Integritas: WCA adalah kunci kami untuk menemukan solusi Profesional masalah hukum yang komprehensif untuk masyarakat|
#wcalawfirm #wcalawyerlife #wcalawyerhappy #wcaloveyourlawyers
Justice Is Our Signature
Selasa, 09 Februari 2021
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM.|
BY: WCA LAWFIRM
DASAR HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM.|
Perlindungan hukum adalah segala upaya Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai segala upaya
pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
#Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” |
#Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” |
#Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.|
#Pasal 28 ayat (5) UUD RI 1945 “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” |
#Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.|
Law in books sungguh sempurna "idelitas hukum ". Lantas timbul pertanyaan bagaimana dengan law in action "realitas hukum"Baca komentar saya dibawah ini !!
#Realitas_Penegakan_Hukum_Di_Indonesia_|
Jangan tanya saya sebab saya hanya tahu selama ini sebatas:
Fatamorgana hukum akan menciptakan sebuah dunia hukum yang dipenuhi oleh simulasi hukum dan simulasi keadilan. Simulasi hukum tercipta karena adanya simulasi pengadilan, yaitu pengadilan yang berlangsung pada tingkatan pencitraan (image) bahwa yang dicari adalah citra kebenaran, bukan kebenaran sejati. |
Simulasi pengadilan hanya menghasilkan simulasi keadilan, yaitu keadilan yang ditampilkan dalam wujud citraan yang terdistorsi, menyimpang, terdevisiasi, bahkan terputus dari kebenaran sesungguhnya. |
Fatamorgana hukum akan menampilkan simulasi hukum, sebuah dunia hukum yang penuh dengan permainan hukum. Wacana permainan peradilan dengan menggunakan bahasa-bahasa distorsi pun terjadi.|
Permainan bahasa hukum, seperti permainan kata-kata, simbol, citra dan makna turut hadir dalam permainan hukum. Untuk mengatakan benar/salah, baik/buruk, moral/amoral, semuanya dilakukan lewat permainan kata-kata misalnya, akan diselidiki akan diusut tuntas akan dihukum dan sebagainya yang dianggap dapat meyakinkan masyarakat dalam mengembangkan persoalan-persoalan keadilan yang sesungguhnya.|
#HANYA_UNTUK_DIKETAHUI
Senin, 08 Februari 2021
WCA LAWFIRM | Profesional Advokat-Konsultan Hukum
Pengalaman, Reputasi, dan Integritas, adalah Kunci Kami Menemukan Solusi Profesional Masalah Hukum Yang Komprehensif Untuk Masyarakat. Bukan hanya Menemukan Jalan Keluar, tapi juga memiliki solusi jalan masuk
Pengalaman, Reputasi dan Integritas - WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
Pengalaman, Reputasi dan Integritas: WCA adalah kunci kami untuk menemukan solusi Profesional masalah hukum yang komprehensif untuk masyarakat|
#wcalawfirm
#wcalawyerlife
#wcalawyerhappy
#wcaloveyourlawyers
CONTOH SURAT KUASA KHUSUS PALING LENGKAP - KANTOR HUKUM WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
» Surat Kuasa »
SURAT KUASA KHUSUS PERKARA PIDANA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ny YYYY, SH., bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sumatera Nomor 19A, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “PEMBERI KUASA”--------------------------
Dengan ini Pemberi Kuasa memilih domisili Hukum pada Kantor Kuasanya dan dengan ini memberikan Kuasa Kepada:--------------------
1. WILSON COLLING, S.H, M.H.,
2. SITI MISKIAH, S.H.,M.H.,
Advokat dan Penasehat Hukum Pada Law Office WILSON COLLING & ASSOCIATES (WCA), Professional Advocate And Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Subur No.59, Lenteng Agung, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12610, No.Hp : 081315211206, E-mail : lawwilson86@gmail.com untuk selanjutnya disebut "PENERIMA KUASA"
=============K H U S U S===============
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberikan hak sepenuhnya, dalam hal menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa sebagai TERLAPOR/TERSANGKA,berdasarkan Laporan Polisi No: LP/254/XII/2017/Polda Papua (tanggal 18 Desember 2017), dalam kasus atas dugaan tindak pidana menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUH.Pidana, yang diduga terjadi pada bulan Agustus s/d September 2014 ,tempat terjadinya tindak pidana/locus delicti berlokasi di JAKARTA PUSAT dengan Pihak Pelapor, MR.XX XX,S.Sos, terkait dengan perselisihan internal Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014, atas dugaan pelapor atau Termohon menggunakan Ijazah SMA palsu Tersangka/Terlapor sebagai Pemohon berdasarkan putusan Mahkamah Partai No.171/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014,TELAH BERKUATAN HUKUM TETAP (inkracht van Gewijsde) jo.Penetapan Nomor : 04/PDT.G/2015/PN. JKT.PST. Pemberi Kuasa memenangkan dalam gugatan perselisihan internal Partai Demokrat, Pelapor tidak mengunakan hak hukumnya baik di dalam Mahkamah Partai Demokrat dan maupun Pengadilan Negeri -----------------------------------------
- Bahwa kepada PENERIMA KUASA, telah diberikan hak dan wewenang sepenuhnya guna menghadap pihak Polisi/Penyidik di Polda Papua, yang telah melakukan penyidikan pendahuluan tanpa mempertimbangkan undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD, yang bersifat limitatif sebagaimana dimaksud dalam (vide. Pasal 261, jo. Pasal 263) jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (“KUHAP’’), yang dapat berakibat penyidikan menjadi cacat yuridis karena sangat merugikan kepentingan Klien kami;
- Bahwa berdasarkan hal itu, PENERIMA KUASA berhak untuk mengkonfrontir ulang Pemeriksaan awal, meminta gelar perkara dan mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang menjadi alasan hukum bagi kepentingan Klien (Tersangka), menghadap Kepala Penyidik dan Pejabat Tinggi lainnya di jajaran Polda Papua maupun di Mabes POLRI, Kadiv Propam Mabes Polri, Karo Wassidik Mabes Polri, Kompolnas dalam rangka klarifikasi dan atau Pengaduan atas penetapan Tersangka oleh pihak Polisi yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Secara sewenang - wenang ----
- Tegasnya, bahwa kepada Penerima Kuasa berhak memberikan keterangan ,mengajukan alat-alat bukti, mendengar keterangan , mengajukan pertanyaan , dan memberikan jawaban , serta mengajukan dan menolak para saksi- saksi dalam konfrontasi pemerikasaan ulang atas diri Klien (Tersangka) sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku--------------------------------------------------
- Kepada PENERIMA KUASA perlu melakukan tindakan yang dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan seluruh peraturan pelaksanaannya, atas segala sesuatu yang dipandang perlu untuk keperluan pembelaan Klien (Tersangka) yang wajib mesti dilaksanakan oleh PENERIMA KUASA dalam kapasitasnya selaku Advokat /Penasehat hukum dengan segala konsekuensinya.--------------------------
- Pemberi Kuasa dengan ini mensahkan dan meratifisir segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan ini Pemberi Kuasa menyatakan tidak ada kuasa lain yang diberikan kepada pihak lain selain kepada Penerima Kuasa baik sekarang maupun dimasa yang akan datang serta Pemberi Kuasa bertanggungjawab penuh secara hukum baik Pidana maupun Perdata atas kebenaran dokumen berkaitan dengan kasus tersebut, asli/foto copy sesuai dengan yang sebenarnya. Penerima Kuasa demi hukum dibebaskan secara penuh atas akibat hukum apapun yang timbul atas keabsahan dokumen kepemilikan baik secara perdata, pidana maupun PTUN.---
Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan tidak dapat dicabut kembali dengan alasan apapun termasuk sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, Pasal 1814, Pasal 1815, dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali apabila Pemberi Kuasa telah mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima Kuasa.--------------------------------------------
Demikian kuasa ini diberikan menurut hukum dengan Hak Subtitusi baik sendiri-sendiri dan atau bersama dan Hak Retensi untuk sebagian dan atau seluruhnya, dan kuasa ini mulai berlaku seketika sejak ditandatangani.
Jakarta,………..
PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA
NY.YYYY, SH. WILSON COLLING, S.H, M.H.
======================================
SU R A T K U A S A K H U S U S
Nomor: HK.018/SK-K/Dir-GC/IX/2021
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama /Direktur/PT......
Dalam kedudukannya selaku Direktur perseroan PT. Gratama Consultant, sesuai Anggaran Dasar, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 99, Sahid Residence R1, Ciputat Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai “ PEMBERI KUASA ” -----------------------------------
Dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih tempat Kediaman Hukum (domisili) di kantor Kuasanya tersebut dibawah ini. DENGAN INI MENGANGKAT DAN MENYATAKAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA:---------
1. WILSON COLLING, S.H., M.H.,----------------
2. BENEDICTUS JEHADU, S.H., M.H,------------
3. NORMAN ANDERSON MBULA,S.H----------
4. RAMAYATI BRAHMANA,S.H.,M.H.-----------
Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor WILSON COLLING & ASSOCIATES (WCA) Professional Advocate and Legal Consultants, yang berkedudukan di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko G7,No.7, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur Indonesia, Phone.(+62)813-1521-1206, E-mail: lawwilson86@gmail.com. Untuk selanjutnya bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut sebagai “PENERIMA KUASA”------------------------------------
--------------------------K H U S U S-------------------------
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mewakili dan/atau mendampingi kepentingan hukum PT. Gratama Consultant, dalam hal mengurus dan/atau menyelesaikan seluruh permasalahan hukum terkait penagihan piutang sebesar Rp.1.195.065.800,- (satu miliar seratus Sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang telah jatuh tempo Sesuai Berita Acara Schedule Pembayaran pada tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh (20-11-2020) terhadap Pihak PT PP (Persero) Tbk, yang beralamat di Plaza PP Lantai 2, Jalan TB.Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur-13760;----------------------------------
- Untuk kepentingan tersebut, selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa dan kewenangan penuh melaksanakan segala hal yang diperlukan berkenaan dengan sengketa tersebut di atas, untuk menghadap pejabat dan/atau instansi Pemerintah maupun Swasta, mengadakan pertemuan, negosiasi, perdamaian, menandatangani surat-surat dokumen-dokumen, kwitansi-kwitansi, menerima pembayaran, menyampaikan klarifikasi, konfirmasi dan somasi/teguran, membuat Laporan Polisi resmi ke Penyidik atau/penyelidik kepolisian dalam yuridiksi Kepolisian RI, mengajukan permohanan PKPU/Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU (KPKPU), serta melakukan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-------------------------------------------------------
- Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan dan maratifisir segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan ini Pemberi Kuasa mengatakan tidak ada kuasa lain yang diberikan kepada pihak lain selain kepada Penerima Kuasa, serta Pemberi Kuasa bertanggung jawab penuh secara hukum baik Pidana maupun Perdata atas Kebenaran dokumen serta seluruh tanda tangan berupa asli/foto copy sesuai dengan yang sebenarnya. Penerima Kuasa demi hukum dibebaskan secara penuh atas akibat hukum apapun yang timbul atas keabsahan dokumen baik secara Perdata, Pidana maupun PTUN;---------------------------------------------
Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.----------------------------------------
Kuasa ini diberikan di Tangerang, Pada Tanggal 15 September 2021
PEMBERI KUASA, PENERIMA KUASA
PT.
WILSON COLLING, S.H., M.H., Direktur
BENEDICTUS JEHADU,S.H.,M.H.,
NORMAN ANDERSON MBULA,S.H.
Minggu, 07 Februari 2021
SISI GELAP PENEGAKKAN HUKUM KITA
SISI GELAP PENEGAKKAN HUKUM KITA.
By: WCA LAWFIRM
Penegakkan hukum kita dalam menjalankan hukum sering mengabaikan prinsip-prinsip yang fundamental yang berkaitan dengan hak-hak hukum tersangka maupun saksi . Mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah atau "Presumption of Innocence" adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.|
Permainan media telah menggiring sistem hukum untuk mengikuti irama trial by press, sehingga terjadi penghukuman mendahului keputusan Palu Hakim merupakan simulasi dari keputusan media. Inilah sisi gelap penegakan hukum di negeri ini, Penegak hukum kita begitu cerdik, pintar dan licik dalam mengelabuhi dan memanipulasi hukum.|#WCA
LAW OFFICE OF WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
Ruang Konsultasi Hukum Pengacara Profesional | Wilson Colling,S.H,M.H.| WCALAWFIRM| ☎️ +6281315211206 |
Sabtu, 06 Februari 2021
LAW OFFICE OF WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
Solusi Profesional Layanan Jasa Hukum Yang Komprehensif Untuk Masyarakat By: WCA LAWFIRM
Law Office Of WCA Professional Advocate & Legal Consultants ~ Adalah Firma Hukum Yang Bergerak di Bidang Jasa Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Pidana, Hukum Perusahaan Dan Niaga (Corporate & Commercial Law), Litigasi Dan Non Litigasi
Pengacara Terbaik Jakarta - Kantor Hukum WILSON COLLING And ASSOCIATES | Profesional Advocate And Legal Consultants
Pengalaman, Reputasi, dan Integritas, adalah Kunci Kami Menemukan Solusi Profesional Masalah Hukum Yang Komprehensif Untuk Masyarakat. Bukan hanya Menemukan Jalan Keluar, tapi juga memiliki solusi jalan masuk
By: WCALAWFIRM
Pengacara Terbaik - Wilson Colling, S.H.,M.H.
Solusi Profesional Layanan Jasa Hukum Yang Komprehensif Untuk Masyarakat
Jumat, 05 Februari 2021
WCA | A LAWFIRM YOU CAN TRUST
⚖WCALAWFIRM - HUKUM adalah satu elemen untuk menciptakan keseimbangan dalam Perkembangan dunia Usaha TANPA HUKUM, dunia usaha tidak akan berkembang secara maksimal " Hukum yang paling kacau sekalipun jauh lebih baik daripada tidak ada Hukum, " oleh karena itu pemahaman yang baik terhadap hukum akan memperkokoh fondasi pelaku usaha, serta merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk memperluas usahanya. Perkembangan dunia usaha akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila hukum dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan.
⚖ Law Office Of WCA Professional Advocate and Legal Consultants, Berbentuk firma hukum dengan Wilayah Kerja di seluruh Indonesia, bergerak dalam hukum Publik maupun privat. Memiliki Sumber Daya Manusia yang terdiri dari legal Consultants dan advocate -advocate yang efektif dan kooperatif, berdedikasi tinggi, positif dalam visi memberikan "Solusi Profesional, " serta teguh dalam memperjuangkan hak-hak klien, bergerak dalam bidang Hukum publik maupun privat. Selalu Memberikan Solusi Profesional menjaga hak serta privasi Klien dalam upaya mendapatkan perlindungan Hukum yang baik.
PENGACARA TERBAIK JAKARTA | WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
PENGACARA TERBAIK JAKARTA | WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
Solusi Professional Penanganan Masalah Hukum
WCALAWFIRM ~ Menyediakan layanan Jasa Hukum Advokat yang khusus meliputi hukum bisnis dan hukum perorangan Legal Audit dari Advokat biasanya sangat menunjang para pebisnis atau pengusaha dalam menjalankan usahanya maupun perorangan. Karena Penanganan Masalah Hukum berkenaan erat dengan kecukupan legalitas usahanya agar tidak mendapat kendala yang dapat menghambat usaha di kemudian hari. Termasuk legalitas atas aspek hukum diri pribadi perorangan dan keluarganya.
#wcalawfirm #wcalaw #cumankita #yangbisa
#solusiprofesional #solusihukum
#layananhukum #bantuanhukum
#legallitashukum #untukmasyarakat
#layananhukum #hukumindonesia
#investasi #bisnis #konsultanhukum
#kontrak #pt #pma
Pengacara Terbaik Jakarta - Kantor Hukum WILSON COLLING AND ASSOCIATES (WCA)
WCALAWFIRM...* Menjadi seorang Lawyer/atau Advokat adalah sebuah pilihan hidup Panggilan hati profesi yang mendedikasikan keilmuan, maka dari itu dijuluki kaum Officium Nobile. Apapun pilihan hidup yang tengah dijalani, pastinya harus diisi dengan semangat untuk terus belajar jangan berpuas diri. Karena hidup tanpa belajar, itu sama saja kita telah mati. Anda seorang Lawyer/atau Advokat..?
Berani adu nyali di antara sesama Lawyer ? Bukan sekadar uji nyali, melainkan wadah untuk mengembangkan potensi diri. Berani berkompetisi? Bukan untuk merasa diri lebih tinggi, melainkan sebagai ajang untuk kian merendahkan hati. Ini Wadah bagi para Lawyer/Advokat untuk mengasah kemampuan diri .
Presiden RI Tandatangani PP No 70 tahun 2020 tentang Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Terhadap Anak | WCA LAWFIRM
Edukasi Hukum
Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2020 tentang hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan terhadap anak.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
"Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak."
Kamis, 04 Februari 2021
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ZAMAN HINDIA BELANDA KE HUKUM NASIONAL
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ZAMAN HINDIA BELANDA KE HUKUM NASIONAL
BAB 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Sejarah telah mencatat bahwa penjajahan Belanda atas kepulauan nusantara,berawal pada tahun1619.Dalam tahun itu, pasukan vereenigde oost Indische Compangni (VOC) di bawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut Jayakarta dan kemudian mendirikan kota baru yang diberi nama Batavia.VOC yang semula merupakan perusahaan dangang Belanda yang bertujuan mendapatkan menopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah kepulauan nusantara, kemudian berkembang menjadi suatu kekuatan penjajah. Untuk memenuhi ambisinya, VOC dibawah pimpinan J.P.Coen tidak segan-segan berperang menghancurkan kekuasaan raja-raja pribumi yang menghambat usaha mereka, khususnya kerajaan-kerajaan di jawa dan Maluku.Kemudian melalui politik devide et impera voc tidak saja berhasil memperluas wilayah perdagangannya, tetapi juga memperoleh tambahan tanah jajahan.
Pada akhirnya VOC lebih cenderung untuk mempertahankan dan memperluas tanah jajahan ketimbang melakukan misi utamanya yaitu usaha perdagang.Selain itu,banyak pejabat voc di Batavia berlaku curang, pemborosan, infesiensi dan korupsi yang turut memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Hutang yang sudah menumpuk pada pemerintah Belanda tidak mungkin lagi terbayar.Akhirnya setelah dinyatakan bangkrut (failliet), maka pada tanggal 1 Januari 1800,VOC di bubarkan dengan ketentuan semua tanah jajahan miliknya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak itu pula terbentuk secara resmi pemerintahan colonial Hindia Belanda yang berkuasa hingga tanggal 8 maret 1942 yaitu ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada balatentara Jepang dalam perang Pacifik.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, dapat dipahami jika VOC sebagai perusahaan dagang dalam meluaskan usahanya ke berbagai macam perkebunan tidak pernah menunjukkan minat pada usaha pertambangan (menambang sendiri). Maka demikian,VOC tetap terlibat dalam kegiatan perdagangan hasil-hasil tambang,sebagaimana dicatat oleh sejarah bahwa pada tahun 1710 mulai melakukan pembelian timah dari Sultan Palembang yang dihasilkan oleh tambang-tambang yang dikerjakan oleh orang-orang Cina di Pulau Bangka. Bahkan pada akhirnya VOC memperoleh monopoli atas perdagangan timah ini,jadi peranannya hanya sebagai tengkulak yang tidak pernah berminat melakukan pertambangan sendiri.
Keterlibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu Komisi khusus (1850) untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan.Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan (mijnreglement) yang pertama, peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga negara Belanda,tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Pengecualian Pulau Jawa karena Pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik (overlapping) antara hak pertambangan dan system cultuurstelsel dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di Pulau Jawa.Pemerintah Hindia Belanda rupanya belum mendapatkan cara yang tepat bagaimana cara memisahkan hak atas tanah dan hak atas bahan galian yang terdapat didalam tanah yang bersangkutan.
Oleh karena mulai dirasakan perlunya mengatur kegiatan pertambangan secara khusus,pada tahun 1852 pemerintah mendirikan “Dienst van het Mijnwezen” (Jawatan Pertambangan).
Tugas jawatan ini adalah melakukan eksplorasi geologi-pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda.Hasil penemuannya antara lain;endapan batubara Ombilin Sumatera Barat(1866), namun baru berhasil ditambang oleh pemerintah pada tahun 1891.Penjajahan Belanda Mijnwet system kontrak 5A. Sejak zaman Hindia Belanda,di Nusantara berlaku Mijnwet dengan semua peraturan pelaksanaan dan perubahannya. Dalam Mijnwet tidak dibedakan antara minyak dan gas bumi dengan bahan galian lainnya. Oleh sebab itu,pengusahaan kedua bahan tambang ini diatur berdasarkan asas hukum yang sama,kecuali segi teknik yang memerlukan pengaturan terpisah.
Semenjak Proklamasi kemerdekaan dan Indonesia mempunyai UUD 1945 yang berlaku sejak 18 Agustus 1945,Undang-undang pertambangan pada masa Hindia Belanda masih tetap diberlakukan untuk waktu yang cukup lama,meskipun dirasakan tidak sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Usaha pemerintah menggantikan Mijnwet telah dimulai sejak adanya Mosi Teuku Moehammad Hasan dan kawan-kawan pada tahun 1951, yang diikuti dibentuknya Panitia Negara Urusan Pertambangan (PNUP). Salah satu tugas PNUP adalah mempersiapkan undang-undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan alam kemerdekaan berdasarkan ekonomi nasional. Panitia ini berhasil menyusun rancangan undang-undang (RUU) pertambangan, namun sampai PNUP bubar, RUU ini tidak pernah menjadi undang-undang karena banyaknya kepentingan politik pada masa itu.
Setelah Presiden mendekritkan berlakunya UUD 1945, barulah Indonesia mempunyai undang-undang pertambangan nasional, yaitu UU No.37prp Tahun 1960 tentang pertambangan. Pertambangan dapat lebih berkembang sejalan dengan dibukanya pintu bagi penanaman modal asing menurut UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,maka diterbitkan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, menggantikan UU No.37 prp Tahun 1960.
Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 memberikan dampak yang luas pada perkonomian Nasional, yang berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 dan memasuki masa reformasi.Beberapa situasi penting yang berubah, menyangkut perubahan lingkungan strategis,antara lain, semangat otonomi daerah, globalisasi, hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual, demokratisasi dan lingkungan hidup. Perubahan-perubahan itu di antisipasi oleh Pemerintah dalam berbagai kebijakan maka lahirlah UU NO. 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara.
B.Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana menelisik Sejarah perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara sejak zaman Hindia Belanda ke hukum nasional.
BAB II
PEMBAHASAN
Sejarah pengaturan pertambangan mineral dan batubara sejak zaman Hindia Belanda ke hukum nasional.
A. Masa kekuasaan VOC (1619-1799)
Sejarah telah mencatat bahwa penjajahan Belanda atas kepulauan Nusantara,berawal pada tahun 1619.Dalam tahun itu pasukan vereeningde Oost Indische Compagnie (VOC) dibawah pimpinan Jan Pieterzoon Coen berhasil merebut Jakarta dan kemudian mendirikan kota baru yang diberi nama Batavia. VOC, yang semula merupakan perusahaan dagang Belanda yang bertujuan mendapatkan monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah kepulauan Nusantara, kemudian berkembang menjadi suatu kekuatan penjajah.Untuk memenuhi ambisinya, VOC dibawah pimpinan J.P.Coen tidak segan-segan berperang menghancurkan kekuasaan raja-raja pribumi yang menghambat usaha mereka,khususnya kerjaan-kerajaan di Jawa dan Maluku.Kemudian memulai politik devide et impera VOC tidak saja berhasil memperluas wilayah perdagangannya, tetapi juga memperoleh tambahan tanah jajahan.
Pada akhirnya VOC lebih cenderung untuk mempertahankan dan memperluas tanah jajahan ketimbang melakukan misi utamanya yaitu usaha perdagang.Selain itu,banyak pejabat VOC di Batavia berlaku curang,pemborosan, infensiensi dan korupsi yang turut memperburuk kondisi keuangan perusahaan.Hutang yang sudah menumpuk pada Pemerintah Belanda tidak mungkin lagi terbayar.Akhirnya setelah dinyatakan bangkrut (failliet)
Januari 1800,VOC dibubarkan dengan ketentuan semua tanah jajahan dan miliknya diambil alih oleh pemerintah colonial Hindia Belanda yang berkuasa hingga tanggal 8 maret 1942 yaitu ketika Belanda menyerah tanpa syarat pada balatentara Jepang.
Selanjutnya bagaimana dan apa yang telah dilakukan Belanda dalam sektor pertambangan selama lebih dari tiga abad penjajahannya di Hindia Belanda. Seotaryo Sigit, seorang pakar pertambangan terkemuka Indonesia, menyimpulkan bahwa;
“Dalam hal penyelidikan geologi yang bersifat mendasar, cukup banyak yang telah melakukan dan dihasilkan oleh para pakar Belanda. Hal ini tidak mengherankan,karena Bangsa Belanda sejak dulu sudah terkenal memiliki ilmuan-ilmuan besar di berbagai bidang. Dalam bidang bidang pertambangan sebaliknya, ternyata orang-orang Belanda tidak mampu mengembangkan Hindia Belanda suatu wilayah pertambangan terkemuka, meskipun potensi mineral wilayah ini,sesungguhnya cukup besar. Hal ini-pun tidak perlu mengherankan,karena negeri Belanda dasarnya rakyat Belanda hidup dari pertanian dan perdagangan’’
Sejalan dengan kesimpulan di atas,dapat dipahami, jika VOC sebagai perusahaan dagang dalam meluaskan usahanya ke berbagai macam perkebunan tidak pernah menujukkan minat pada usaha pertambangan (menambang sendiri). Meskipun demikian, VOC tetap terlihat dalam kegiatan perdagangan hasil-hasil tambang,sebagaimana dicatat oleh sejarah bahwa pada tahun 1710 mulai melakukan pembelian timah dari Sultan Palembang yang dihasilkan oleh tambang-tambang yang di kerjakan oleh orang-orang cina di pulau Bangka. Bahkan pada akhirnya VOC memperoleh monopoli atas perdagangan timah ini, jadi peranannya hanya sebagai tengkulak yang tidak pernah berminat melakukan pertambangan sendiri.
B. Masa Pemeritahan Hindia Belanda (1800-1942)
Setelah pengambilalihan semua milik (asset) dan kegiatan VOC oleh Pemerintah Hindia Belanda sampai jatuhnya Hindia Belanda ke tangan inggris (1811), khusus yang berkenaan dengan usaha/kegiatan pertambangan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti.Baru setelah inggris menyerahkan kembali tanah jajahan ini kepada Belanda (1816) dilakukanlah perubahan dalam cara pemerintahan Hindia Belanda.
Kegiatan pemerintahan selanjutnya hanya mencakup tugas tugas pemerintahan murni,sedangkan kegiatan perdagangan,pertanian, perkebunan dan industry kecil dan sebagainya diserahkan kepada pihak swasta. Dalam suasana liberalisasi perekonomian, muncullah keinginan pihak swasta dan perorangan Belanda untuk mengusahakan pertambangan. Minat swasta tertuju kepada timah dan batubara.Kedua komoditi tersebut, memiliki prospek pemasaran yang jelas ketika itu.
Keterlibatan swasta mendorong Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu Komisi khusus (1850) untuk mempelajari dan menyusun bentuk pengaturan usaha pertambangan. Komisi berhasil menyusun sebuah peraturan pertambangan (mijnreglement) yang pertama.Peraturan ini memungkinkan pemberian hak atau konsesi penambangan kepada swasta warga Negara Belanda, tetapi masih terbatas untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa.Pengecualian Pulau Jawa karena Pemerintah Hindia Belanda berpendapat akan timbul konflik (overlapping) antara hak pertambangan dan system cultuurstelsel dalam pertanian dan perkebunan yang telah diberlakukan di Pulau Jawa.Pemerintah Hindia Belanda rupanya belum mendapatkan cara yang tepat bagaimana cara memisahkan hak atas tanah dan hak atas bahan galian yang terdapat di dalam tanah yang bersangkutan .
Oleh karena mulai dirasakan perlunya mengatur kegiatan pertambangan secara khusus,pada tahun 1852 pemerintah mendirikan “Dienst van het Mijnwezen” (Jawatan Pertambangan). Tugas jawatan ini adalah melakukan eksplorasi geologi-pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda.Hasil penemuan antara lain; endapan batubara Ombilin Sumatera Barat (1866), namun baru berhasil ditambang oleh Pemerintah pada tahun 1891.
Sementara pada bidang usaha perminyakan dimulai tahun 1871. Pengusaha (swasta) Belanda memegang peranan yang aktif.A.J.Zylker, seorang pengusaha tembakau merupakan pemegang konsesi pertama yang diberikan pada tahun 1883. Kemudian pada tahun 1890 Royal Dutch Company, mengambil alih konsesi Zylker dan menjadikan perusahaan ini nomor dua terbesar di dunia.Sampai tahun 1911 Royal Dutch-Shell yang dikenal di Hindia Belanda sebagai (Bataffsche Petroleum Maatschappij (BPM) minyak satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi atas dasar konsesi (concessie). Konsesi yang berjangka waktu 75 tahun hanya berlangsung hingga tahun1928,bahkan konsesi tahun 1930 dipersingkat menjadi 40 tahun saja.
Pemerintah Hindia Belanda yang memperoleh royalty sebesar 20% dari keuntungan bersih, mulai melakukan intervensi dengan asumsi bahwa system konsesi lebih banyak menguntungkan perusahaan.Intervensi ini dengan membentuk Nederlandsche Indische Ardalie Maatschappij (NIAM) pada tahun 1930-an,sebagai patungan antara Pemerintah dengan BPM atas dasar fifty-fifty. Perkembangan demikian jelas memperlihatkan semakin pentingnya peran pemerintah dan swasta dalam usaha pertambangan.
Lambatnya perkembangan pertambangan ini,antara lain disebabkan oleh belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan.Baru pada tahun 1899, pemerintah Hindia Belanda berhasil mengundangkan Indische Mijnwet (Staatblad 1899-214). Indian Mijnwet hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan.
Oleh karena Indische Mijnwet hanya mengatur pokok-pokok persoalan saja,sehingga pemerintah colonial mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Mijnordonnantie yang diberlakukan mulai 1 mei 1907.Mijnordonnantie mengatur pula mengenai Pengawasan Keselamatan Kerja (tercantum dalam pasal 356 sampai dengan pasal 612). Kemudian pada tahun 1930 Mijnordonnantie 1907 dicabut dan diperbaharui dengan Mijnordonnantie 1930 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1930.Dalam Mijnordonnantie 1930, tidak lagi mengatur mengenai Pengawasan Keselamatan Kerja Pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam Mijn Politie Reglement (Staatblad 1930 No.341) yang hingga kini masih berlaku.
Dalam pelaksanaan Indisce Mijnwet terdapat hal-hal yang masih menghambat kegiatan swasta,dan telah mengalami dua kali amandement (perubahan) yaitu pada tahun 1910 dan 1918.Setelah itu kegiatan pertambangan swasta dapat benar-benar berkembang dan mencapai puncaknya akhir 1930-an,menjelang pecahnya Perang Dunia II.
Semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan.Semula memang telah menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda untuk mengusahakan sendiri tambang-tambang besar yang dinilai vital seperti tambang batu-bara dan timah.Akan tetapi untuk beberapa proyek yang besar seperti pengembangan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, pengusahannya dilakukan oleh pihak swasta berdasarkan suatu kontrak khusus dari pemerintah.Kontrak itu,dikenal dengan sebutan 5a contract karena didasarkan pada ketentuan pasal 5a Indisce Mijnwet.
Pasal 5a adalah pasal yang ditambahkan pada Indisce Mijnwet saat dilakukan amandement tahun 1910. Bunyi Pasal 5a selengkapnya sebagai berikut:
1. Het Gouverment is bevoegd opsporingen en ont-ginningen te doenplaats hebben,waar die niet in strijd komen met aan opspoorders of concessionarisen verlende rechten.(Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi).
2. Het kan te dien einde of zelf opsporingen en ondernemen, of met personen of vennotschappen die voldoen aan het eerst lid van artikel 4 dezer wet, overeenkomsten aangaan, waarbij zij zich verbinden tot het onder-nemen van ontginningen of van opsporingen en ontginningen. (Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 4 undang-undang ini dan sesuai perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud).
3. Zoodanige overeenkomsten worden niet gesloten dan nadat daartoe telken-male bij de wet machtiging is verleend.(Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang- undang.
Kemudian perlu pula dicatat bahwa pada bamandement tahun 1918 dilakukan perubahan pada ketentuan ayat (3) pasal 5a Indisce Mijnwet yaitu bahwa kontrak yang mencakup kegiatan eksplorasi saja tidak perlu harus disahkan dengan undang-undang. Liberalisasi kebijaksanaan pertambangan melalui dua kali amandemen undang-undang tersebut diatas berhasil meningkatan minat pihak swasta untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi pertambangan di Hindia Belanda,khususnya dalam kuru waktu antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1940.
Pada masa ini yang boleh memperoleh konsesi(hak pertambangan) dan lisensi (izin pertambangan) hanyalah mereka yang tunduk kepada Hukum Barat dan perusahaan-perusahaan yang telah di daftar di negeri Belanda dan Hindia Belanda.Dengan demikian sejak semula hanyalah orang-orang asing(bukan pribumi) yang berkecimpung dalam usaha pertambangan baik usaha perminyakan maupun pertambangan umum.
Pada kepustakaan lain, Brake menuliskan bahwa pada akhir tahun 1938 menjelang jatuhnya Pemerintah Hindia Belanda terdapat 471 buah konsesi dan izin pertambangan yang masih berlaku dengan perincian sebagai berikut:
1. 268 konsesi pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam Indusce Mijnwet.
2. 3 perusahaan pertambangan milik pemerintah Hindia Belanda.
3. 2 usaha pertambangan patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan swasta.
4.2 usaha pertambangan yang dilakukan oleh swasta untuk pemerintah berdasarkan perjanjian khusus.
5. 14 kontrak 5a untuk tahap eksplorasi pertambangan dan 34 kontrak 5a untuk tahap eksploitasi.
6. 142 izin pertambangan untuk mineral/bahan galian yang tercantum dalam Indisce Mijnwet.
Sampai saat jatuhnya pemerintah Hindia Belanda (1942), selain minyak bumi, bahan tambang dari negeri ini yang sesudah masuk peringkat dunia hanyalah timah saja, sedang batubara dan bauksit hanya masuk dalam pasaran internasional dalam jumlah yang sangat terbata. Meskipun demikian keadaannya, berdasarkan pengetahuan akan potensi mineral yang ada,perkembangan pertambangan ketika itu sudah dapat dikatakan optimal.
C.Perkembangan pada periode 1942-1949
Menyerahkannya tentara kerjaan Hindia Belanda KNIL,kepada balatentara jepang pada tanggal 8 maret 1942 menandai berakhirnya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atas Indonesia.Selama pendudukan jepang Indische minjewet 1899 praktis tidak jalan, sebab semua kebijaksanaan mengenai pertambangan termasuk operasi minyak berada di tangan Komando Militer Jepang yang disesuaikan dengan situasi perang.
Menjelang serbuan Jepang, tidak semua tambang di Hindia Belanda sempat dibumihanguskan oleh Belanda.Beberapa tambang yang menghasilkan bahan mentah untuk keperluan perang seperti minyak bumi, Batubara, timah, bauksit, nikel dibuka kembali dan diteruskan kegiatannya oleh orang-orang Jepang.Bahkan dengan kegigihannya yang luar biasa mereka bekerja keras untuk mencari dan menambang bahan galian yang tidak pernah diusahakan oleh Belanda sebelumnya.
Meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia dalam waktu tiga tahun,Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia.Sejumlah tambang Batubara mereka buka untuk mendapatkan batubara kokas seperti di daerah Kalimantan selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi di Jawa Barat untuk memasok batubara bagi kereta api di Jawa.
Selain itu, telah diusahakan pula untuk mencari dan membuka tambang tembaga,antara lain di Tirtomoyo (jawa Tengah), Sangkar Opi (Sulawesi Selatan) Timbulun (Sumatera Barat), bijih besi di Lampung dan berbagai lokasi di Kalimantan Selatan, sinaber di Kalimantan Barat dan Jawa Barat,bijih mangan di Pulau Doi, bauksit di Kalimantan Barat.
Pada bulan Agustus 1945, perang pasifik usai, disusul dengan perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga akhir 1949. Selama dalam kurun waktu ini tidak banyak yang dapat dilakukan di sektor pertambangan. Sementara itu, Pemerintah Netherlands Indies civil Administration (NICA) yang berhasil menguasai sebagian pulau Jawa, dan membuka kantor Dienst van den mijnbouw di Bandung. Namun tidak banyak juga yang dapat mereka lakukan. Beberapa tambang yang sempat dikuasai oleh orang-orang Belanda, antara lain tambang timah di Bangka Belitung, tambang bauksit di Bintan mulai dibenahi, tetapi selama berkecamuknya perang kemerdekaan hingga akhir 1949 keadaannya masih jauh dari normal.
Pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung secara resmi penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dilebur menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia.
D. Perkembagan pada periode 1950-1966
Perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia dalam selama kurung waktu 1950-1966 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik dalam negeri yang ditandai dengan banyak ketegangan dan pergolakan. Ketidakstabilan politik tidak memungkinkan dilaksanakannya usaha pembangunan yang berkelanjutan. Pemberontakan bersenjata timbul di beberapa daerah baik Jawa maupun di luar Jawa. Dewan Konstituante yang di bentuk yang di bentuk menyusun Undang-Undang Dasar baru,tidak berhasil menyelesaikan tugasnya karena tidak dapat memutuskan dasar Negara. Akhirnya Konstituante dipaksa berhenti dan dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sekaligus Kembali ke UUD 1945.
Di bawah demokrasi terpimpin Pemerintah langsung mengurusi dan mengelola sendiri berbagai macam kegiatan ekonomi yang di anggap penting. Akan tetapi dilain pihak Pemerintah tidak memiliki cukup dana yang di perlukan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi sebagaimana telah direncanakan dalam pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diundangkan dalam tahun 1960. Bersamaan dengan keadaan politik yang terus memburuk, keadaan ekonomi pun terus terus merosot. Bahkan bergolaknya rasa nasional radikal yang tidak senang adanya perusahaan dan kapital asing di Indonesia. Hal ini berlangsung terus sehingga timbulnya pergolakan politik dalam tahun 1965-1966.
Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada, masalah pengawasan atas usaha pertambangan timah dan minyak bumi yang masih dikuasi modal Belanda dan modal asing lainya merupakan isu politik yang sangat peka.Oleh karena itu,pada bulan Juli 1951 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr.Moh.Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langka-langka guna membenahi peraturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia.
Usul mosi ini yang kemudian dikenal dengan sebutan”Mosi Mr.Teuku Moh.Hassan dkk”yang memuat beberapa hal, diantarannya yang terpenting ialah mendesak pemerintah supaya:
1. Membentuk suatu komisi Negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:
a. menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia.
b. mempersiapkan rencana Undang-Undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini.
c. mencari pokok-pokok pikiran bagi pemerintah untuk menyelesaikan/mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain.
d. mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai status Pertambangan di Indonesia.
e. mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai penetapan pajak dan penetapan harga minyak.
f. membuat usulan lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan Negara.
2. Menunda segala pemberian izin, konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan. Menanggapi mosi parlemen ini, Panitia Negara yang di bentuk pemerintah berhasil menyiapkan naskah Rancangan Undang-undang pertambangan pada awal tahun 1952. Akan tetapi karena silih bergantinya kabinet, Rancangan Undang-Undang ini tidak pernah di sampaikan kepada DPRS. Namun demikian, Pemerintah dapat menerbitkan Undang-Undang NO.10 Tahun 1959 tentang Hak-hak Pertambangan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini termuat dalam Peraturan Pemerintah NO.25 Tahun 1959.
Berdasarkan undang-undang tersebut, maka semua hak pertambangan yang terbit sebelum tahun 1949 yang selama ini belum juga dikerjakan dan diusahakan kembali, ataupun masih dalam taraf permulaan penguasaan dan tidak tidak menunjukkan kesungguhan, semuanya di batalkan. Ditetapkan pula dalam undang-undang ini, bahwa sambil menunggu undang-undang pertambangan yang baru, maka atas daerah-daerah yang akibat pembatalan tadi menjadi bebas, artinya dapat dimohonkan dan diterbitkan hak pertambangan yang baru dengan ketentuan hak tersebut hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Negara dan atau daerah swantara. Penertiban hak pertambangan ini adalah wewenang Menteri Perindustrian (yang waktu itu membawahi sektor pertambangan).
Pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang kemudian menjadi undang-undang No.37 Prp.Tahun 1960 tentang pertambangan yang lebih dikenal sebagai undang-undang pertambangan1960. Undang-undang ini mengakhiri berlakunya Indische Mijnwet 1899 yang tidak selaras dengan cita-cita kepentingan Nasional dan merupakan undang-undang pertambangan Nasional yang pertama.
Dalam undang-undang Pertambangan 1960, mengizinkan Pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan pola production sharing contract. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 1963. Pola bagi hasil ini pada dasarnya tidak lain berupa peminjaman modal dari pihak asing yang akan dibayar kembali dengan hasil produksi. Namun pola ini, ketika itu tidak berhasil menarik minat swasta ataupun mendatangkan modal dari luar negeri sebagaimana yang diharapkan.
E.Periode1967-sekarang
Periode ini oleh Soetaryo Sigit disebutnya sebagai babak baru dalam kebijaksanaan ekonomi dan perkembangan pertambangan Indonesia. Babak baru ini diawali dengan ditetapkanya Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan MPRS tersebut, memuat beberapa hal yang terkait dengan sektor pertambangan, antara lain sebagai berikut:
1. Kekayaan potensi yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil (Bab II pasal 8);
2. Potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat di manfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (Bab II, Pasal 10);
3. Dengan mengingat terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai modal asing dan modal domestic (Bab VIII, pasal 62).
Berdasarkan ketetapan MPRS di atas,disusunlah rancangan undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, kemudian diundangkan menjadi undang-undang No.1 Tahun1967 tentang Penanaman Modal Asing.Untuk menyesuaikan kebijaksanaan baru dalam perkonomian, khususnya mengenai usaha pertambangan tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengganti undang-undang pertambangan. Menyadari sepenuhnya urgensi penanganan hal ini, Departemen Pertambangan segera membentuk Panitia Penyusunan Rancangan Undang-undang Pertambangan. Hasil kerja Panitia diajukan kepada DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, terbit pula Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan atau UUPP 1967.
UUPP 1967 memuat beberapa prinsip-prinsip yang berbeda dengan Indische Mijnwet:
1. Penguasaan sumber daya alam oleh Negara sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945,dimana Negara menguasai semua sumber daya alam sepenuh-penuhnya untuk kepentingan Negara dan kemakmuran rakyat (pasal 1).
2. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan strategis, vital dan non strategis dan vital (pasal 3).
3. Sifat dari perusahaan pertambangan,yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara atau perusahaan Negara/daerah, sedangkan perusahaan swasta nasional/asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari Negara/Perusahaan Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Konsesi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), sebab konsesi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsesi. Selain itu, hak konsesi merupakan hak kebendaan (zakelijkrechts, propertyright), sehingga dapat dijadikan jaminan hipotik. Berbeda dengan hak kontraktor dan hak pemegang kuasa pertambangan,tidak mempunyai kekuatan hukum yang demikian, menurut hukum Indonesia.
Prinsip-prinsip diatas, menunjukkan betapa besar dan kuatnya hak penguasaan dan peranan Negara atas sektor pertambangan, akan tetapi tidak berarti menutup kemungkinan turut sertanya modal dan teknologi asing dalam pengusahaan pertambangan. Karena harus diakui bahwa pengusahaan bahan galian membutuhkan modal besar, teknologi tinggi dan keahlian-keahlian tertentu.
Dengan demikian, partisipasi modal dan teknologi asing sangat diharapkan dalam pengusahaan pertambangan. Hanya saja dasar partisipasi modal asing tidak lagi sebagai concessionairis (pemegang konsesi). Mereka hanya dapat menjadi kontrakor dari Pemerintah dan pemegang Kuasa Pertambangan.
Mengenai perkembangan keterlibatan kontraktor asing di sektor pertambangan hingga tahun 1998, Kontrak Karya Pertambangan telah memasuki generasi VII,Kontrak Karya Batubara memasuki generasi III dan Kontrak Production Sharing memasuki generasi III. Dari segi produksi, hingga saat ini bagian terbesar produksi tambang utama Indonesia adalah hasil kegiatan perusahaan-perusahaan asing.Namun dalam sepuluh tahun terakhir ini, sudah mulai tampak adanya minat para pengusaha swasta nasional untuk turut bergiat dalam usaha pertambangan, baik secara sendiri maupun dalam usaha patungan dengan pihak asing. Secara substansi dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 mempunyai ciri dan karakteristik sebagai berikut;
1. Berciri sentralistik atau ortodoks;
2. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu yang berkaitan dengan ketentuan bahwa tambang rakyat hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
3. Merendahkan hak dan martabat rakyat.
Sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dipelopori leh mahasiswa pada Tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada tata aturan dan system pemerintahan di Indonesia. Perubahan itu, adalah diterapkannya system otonomi daerah, yaitu sebuah system pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi, dari system pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum system otonomi daerah pasca reformasi adalah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dirubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah adanya yudicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan muatan calon kepala daerah dari jalur independen, maka diubah menjadi UU No.12 Tahun 2008.
Implikasi dari diterapkannya system otonomi daerah, adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah,kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter,dan peradilan.Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan KP yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
F.Rezim undang-undang No.4 Tahun 2009
Dengan di berlakukannya UU No.4Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara secara secara otomatis membuat UU No.11 Tahun 1967 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Maka berakhirlah rezim KP, SIPD, PKP2B dan kontrak karya akan digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”). Sedangkan untuk KP, SIPD, Kontrak Karya dan PKP2B yang telah lahir sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 2009 tetap dihormati sampai masa berlakunya berakhir. Berikut peraturan pelaksana dari UU No.Tahun 2009:
1.PP No.22 Tahun210 tentang wilayah Pertambangan.
2.PP No.23 Tahun210 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha.
3.PP No.55 Tahun 2010 tentang konsep kontrak perjanjian digantikan dengan system IUP.
1.Kerangka Dasar undang-undang
Secara subtansi, terdapat perbedaan mendasar antara UU No.11 Tahun 1967 dengan UU No.4 Tahun 2009, baik dalam hal penggolongan bahan galian, maupun dalam kaitannya dengan system pengelolaannya.Perbedaan mendasar tersebut dapat dilihat dari sisi muatan UU No.4 Tahun 2009 yang lebih baik dari muatan UU No.11Tahun 1967. Materi muatan yang di anggap cukup baik dalam UU No. 4 Tahun 2009, diantaranya:
1. Lelang wilayah potensi bahan galian.Adanya ketentuan tentang lelang wilayah yang berpotensi mengandung bahan galian. Setiap perusahaan atau pihak yang akan melakukan pengusahaan bahan galian logam dan batubara khususnya, untuk dapat memperoleh konsesi pertambangan harus melalui proses lelang. Cara ini, dipandang sebagai suatu kemajuan dalam dunia usaha pertambangan Nasional. Ada beberapa keuntungan system penetapan konsesi melalui mekanisme lelang yaitu:
a. Menekan timbulnya mafia izin tambang.Belakangan ini berkembang kecenderungan praktik-prakit jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum pemda, yakni hanya bermodalkan membayar restribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan, melainkan untuk dijual kembali. Mekanisme lelang di harapkan efektif dalam menekan praktik jual beli izin konsesi pertambangan yang selama ini terjadi. Praktik jual beli izin tambang mendorong tumbuh suburnya mafia pertambangan. Akibat tindakan ini, tidak sedikit pihak yang semula benar-benar berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban penipuan yang secara financial sangat besar jumlahnya.
b. Media filter. Hanya perusahaan yang benar-benar siap secara financial, dan benar-benar berniat melakukan kegiatan usaha pertambangan yang akan mengikuti proses lelang, sehingga mekanisme lelang merupakan proses alamiah bagi perusahaan yang hanya hanya bermaksud coba-coba atau hanya bertindak sebagai broker izin.
c. Meningkatkan pendapatan Negara.Melalui lelang, Negara akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, pertama, memperoleh pemasukan bagi kas Negara, kedua, memperoleh perusahaan yang secara kualifikasi memang siap untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
2. Lebih akomodatif, yaitu dengan masuknya aturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bandingkan ketentuan tentang pertambangan rakyat UU No.11 Tahun 1967 dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2009.
3. Pertimbangan teknis strategis suatu bahan galian lebih ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan Nasional,bukan pada jenis bahan galian.Artinya,apakah suatu bahan galian secara teknis, ekonomi, kepentingan, dan dari sisi pertahanan keamanan Negara keberadaannya strategis dan vital, maka pengelolaan menjadi kewenagan Negara/Pemerintah.
4. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas antara tiap tindakan pemerintahan.
5. Adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi sampai pasca tambang.
Sejalan dengan itu, sesuai dengan yang tertuang dalam penjelasan umum, UU No.4 Tahun 2009 ini berusaha untuk mengakomodasi suara-suara sumbang yang selama ini mengemuka, berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Oleh Karena itu,undang-undang baru ini,selain berusaha mengakomodasi persoalan yang selama ini berkembang, juga menyesuaikan dengan perkembangan perubahan pembangunan pertambangan baik yang bersifat Nasional maupun Internasonal. Pemikiran akomodasi persoalan dan perkembangan itu tertuang dalan pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:
1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan di kuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah.
4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi sebar-besarnya kesejahteraan rakyat.
.
Langganan:
Postingan (Atom)