𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢𝗞𝗦 𝗞𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗟𝗜𝗡𝗚𝗞𝗨𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗛𝗜𝗗𝗨𝗣 𝗗𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗛𝗨𝗧𝗔𝗡𝗔𝗡 (𝗞𝗟𝗛𝗞) : 𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡 (𝗣𝗥𝗢𝗣𝗘𝗥) 𝗥𝗔𝗜𝗛 𝗣𝗥𝗘𝗗𝗜𝗞𝗔𝗧 𝗛𝗜𝗝𝗔𝗨 𝗧𝗘𝗥𝗛𝗔𝗗𝗔𝗣 𝗣𝗧 𝗛𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣

 

O̳l̳e̳h̳:̳ ̳W̳i̳l̳s̳o̳n̳ ̳C̳o̳l̳l̳i̳g̳,̳ ̳S̳.̳H̳.̳,̳ ̳M̳.̳H̳.̳

ᴬᵈᵛᵒᵏᵃᵗ ᴾᵉᵐᵉʳʰᵃᵗⁱ ᴴᵘᵏᵘᵐ ᴸⁱⁿᵍᵏᵘⁿᵍᵃⁿ ᵈᵃⁿ ᴾᵉʳᵗᵃᵐᵇᵃⁿᵍᵃⁿ

𝗝𝗮𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮, 𝗪𝗖𝗔𝗟𝗔𝗪𝗙𝗜𝗥𝗠 ~ 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟮𝟴 𝗛 𝗔𝘆𝗮𝘁 (𝟭) 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴-𝘂𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗥𝗲𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟭𝟵𝟰𝟱, dengan tegas menyatakan, ” .𝘚𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘴𝘦𝘫𝘢𝘩𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘭𝘢𝘩𝘪𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘵𝘪𝘯, 𝘣𝘦𝘳𝘵𝘦𝘮𝘱𝘢𝘵 𝘵𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢𝘭, 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 ” 

𝘚𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘏𝘢𝘬 𝘒𝘰𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘏𝘈𝘔 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘴𝘦𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘵𝘦𝘬𝘢𝘯𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 

𝘜𝘜 𝘕𝘰. 𝟯𝟵 𝘛𝘢𝘩𝘶𝘯 𝟭𝟵𝟵𝟵 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘬 𝘈𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘔𝘢𝘯𝘶𝘴𝘪𝘢, 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 9 𝘢𝘺𝘢𝘵 (3) 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘨𝘢𝘴𝘬𝘢𝘯: “𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵”.

𝘏𝘢𝘭 𝘪𝘯𝘪 𝘬𝘦𝘮𝘶𝘥𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦𝘨𝘢𝘴 𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯

𝘜𝘯𝘥𝘢𝘯𝘨-𝘶𝘯𝘥𝘢𝘯𝘨 𝘕𝘰𝘮𝘰𝘳 𝟯𝟮 𝘛𝘢𝘩𝘶𝘯 𝟮𝟬𝟬𝟵 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘗𝘦𝘳𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘦𝘭𝘰𝘭𝘢𝘢𝘯 𝘓𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘏𝘪𝘥𝘶𝘱 (𝘜𝘜𝘗𝘗𝘓𝘏). 𝘜𝘜𝘗𝘗𝘓𝘏 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘢𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮 𝘥𝘢𝘯 𝘫𝘢𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘭𝘪𝘯𝘥𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘏𝘈𝘔 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱. 

𝘋𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘥𝘢𝘴𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 5 𝘈𝘺𝘢𝘵 (1) 𝘜𝘜𝘗𝘓𝘏 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘶𝘯𝘺𝘪: “𝘚𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘶𝘯𝘺𝘢𝘪 𝘩𝘢𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵”. 𝘕𝘢𝘮𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘮𝘪𝘬𝘪𝘢𝘯, 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘮𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘶𝘯𝘺𝘢𝘪 𝘩𝘢𝘬, 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘳𝘶𝘵 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 6 𝘈𝘺𝘢𝘵 (1) 𝘜𝘜𝘗𝘓𝘏: ”𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘬𝘦𝘸𝘢𝘫𝘪𝘣𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘦𝘭𝘪𝘩𝘢𝘳𝘢 𝘬𝘦𝘭𝘦𝘴𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢𝘯 𝘧𝘶𝘯𝘨𝘴𝘪 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦𝘨𝘢𝘩 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘤𝘦𝘮𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘶𝘴𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱”.

𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗸𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻-𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗿𝘂𝗺𝘂𝘀𝗮𝗻 P𝗮𝘀𝗮𝗹 𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 di atas, 𝗮𝗰𝗮𝗽𝗸𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿 𝗯𝗮𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘀𝗶 𝗼𝗹𝗲𝗵 Pengawas Lingkungan Hidup di dalamnya ( Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional, menurut 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹 𝟳𝟭 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗨𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴 𝟯𝟮 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟬𝟵 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗵𝗶𝗱𝘂𝗽 ) salah satu instrumen 𝗣𝗘𝗡𝗘𝗚𝗔𝗞 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠.(Jumat, 7/04/2023).

𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝘄𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵-𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 (Desa Kawasi Pulau Obi) 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘁𝗲𝗺𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗸𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗺𝗮𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸 𝗺𝗮𝘂𝗽𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗰𝗲𝘁𝗮𝗸 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗵𝗮𝗸𝗶𝗸𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗲𝗿𝘀𝗶𝗳𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗸𝘀.

Berdasarkan catatan Saya " Wilson Colling" dari berbagai artikel serta keluhan dan keresahan masyarakat Desa Kawasi yang membahas tentang dampak pencemaran lingkungan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, seperti yang disampaikan oleh Jaringan Advokat Tambang (JATAM). Itu bukan merupakan persepsi negatif terhadap Harita Group, realitas memang demikian dan apa yang disampaikan merupakan keresahan masyarakat, diantaranya :

Merujuk pada penelitian Muhammad Aris, 𝘱𝘦𝘯𝘦𝘭𝘪𝘵𝘪 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘴 𝘒𝘩𝘢𝘪𝘳𝘶𝘯 𝘛𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘵𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘫𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘶𝘥𝘶𝘭 “𝘏𝘦𝘢𝘷𝘺 𝘔𝘦𝘵𝘢𝘭 (𝘕𝘪, 𝘍𝘦) 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘞𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘱𝘩𝘢𝘵𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘯𝘦 𝘍𝘪𝘴𝘩, 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘖𝘣𝘪 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥, 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢” (2020).

𝘋𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘵 𝘥𝘪𝘴𝘦𝘣𝘶𝘵𝘬𝘢𝘯, 𝘱𝘰𝘭𝘶𝘴𝘪 𝘭𝘰𝘨𝘢𝘮 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘵 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘖𝘣𝘪 𝘵𝘦𝘳𝘢𝘬𝘶𝘮𝘶𝘭𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴 𝘪𝘬𝘢𝘯-𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘪 𝘮𝘶𝘭𝘢𝘪 𝘳𝘶𝘴𝘢𝘬

.𝘋𝘪 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘮 𝘱𝘢𝘯𝘢𝘴, 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘣𝘰𝘵 𝘥𝘢𝘱𝘶𝘳, 𝘮𝘦𝘫𝘢 𝘮𝘢𝘬𝘢𝘯, 𝘬𝘶𝘳𝘴𝘪, 𝘭𝘢𝘯𝘵𝘢𝘪, 𝘥𝘢𝘯 𝘬𝘢𝘮𝘢𝘳 𝘱𝘦𝘯𝘶𝘩 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘣𝘶 𝘬𝘰𝘮𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘣𝘶 𝘣𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘢𝘳𝘢. 

𝘉egitupun 𝘴𝘦𝘵𝘦𝘳𝘶𝘴𝘯𝘺𝘢. 𝘒𝘢𝘭𝘢𝘶 𝘔𝘜𝘚𝘐𝘔 𝘏𝘜𝘑𝘈𝘕 , 𝘮𝘶𝘴𝘶𝘩 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘣𝘦𝘥𝘢 𝘭𝘢𝘨𝘪, 𝘺𝘢𝘪𝘵𝘶 𝘴𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘯𝘺𝘢𝘮𝘶𝘬-𝘯𝘺𝘢𝘮𝘶𝘬 𝘨𝘢𝘵𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘢𝘪𝘳 𝘬𝘦𝘤𝘰𝘬𝘭𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘶𝘬 𝘬𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘮𝘶𝘬𝘪𝘮𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘢𝘬𝘪𝘣𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘳𝘢𝘪𝘯𝘢𝘴𝘦 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘳𝘶𝘬.

𝘋𝘪𝘢𝘬𝘶𝘪 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢, 𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘢𝘬-𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘬𝘦𝘤𝘪𝘭 𝘥𝘢𝘯 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘸𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘬𝘦 𝘱𝘶𝘴𝘬𝘦𝘴𝘮𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘳𝘢𝘭𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘴𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘭𝘦𝘯𝘨𝘬𝘢𝘱. 𝘗𝘦𝘵𝘶𝘨𝘢𝘴 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘯𝘥𝘦𝘴 𝘒𝘢𝘸𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘬𝘶𝘪 𝘣𝘢𝘩𝘸𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘬𝘴𝘪 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘳𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘯𝘢𝘱𝘢𝘴𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘵 (𝘐𝘚𝘗𝘈) 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘱𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘶𝘵𝘢𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘒𝘢𝘸𝘢𝘴𝘪. 𝘚𝘦𝘣𝘢𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳 𝘱𝘢𝘴𝘪𝘦𝘯 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘬𝘦𝘤𝘪𝘭. 𝘗𝘢𝘥𝘢 𝘑𝘢𝘯𝘶𝘢𝘳𝘪-𝘋𝘦𝘴𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2021, 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 12 𝘣𝘢𝘺𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘶𝘴𝘪𝘢 0-1 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘶𝘯𝘫𝘶𝘯𝘨𝘪 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘯𝘥𝘦𝘴. 𝘈𝘥𝘢 283 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘶𝘴𝘪𝘢 1-5 𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯, 𝘥𝘪𝘪𝘬𝘶𝘵𝘪 179 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘥𝘪 𝘬𝘦𝘭𝘰𝘮𝘱𝘰𝘬 𝘶𝘴𝘪𝘢 20-𝘵𝘢𝘩𝘶𝘯.

Inilah berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi merupakan potret penderita warga pemukiman lingkar tambang fakta lainnya baru-baru ini berita yang viral di media sosial terkait dampak kerusakan lingkungan [diunduh: https://m.youtube.com/watch?v=Oyoud99LfRs&feature=youtu.be&app=m&persist_app=1|dikutip dari artikel: https://narasi.tv/read/narasi-daily/limbah-nikel-harita-nickel-diduga-cemari-lingkungan-perusahaan, 𝒅𝒊𝒂𝒌𝒔𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒂𝒍 4/4/2023.]

Namun sangat disayangkan Pemerintah Pusat dan Perintah Daerah diam seribu bahasa.

Mungkin saja dalam sudut pandang pemerintah terkait Issue-issue lingkungan hidup tidak menarik untuk dibahas.

𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗸𝘀 Kementeri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) merupakan salah satu instrumen 𝗣𝗘𝗡𝗘𝗚𝗔𝗞 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠 Lingkungan Hidup 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗹𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 yang kurang lebih dari 1.118 jiwa penduduk sedang terkepung kegiatan tambang mengalami dugaan membuang limbah hasil eksplorasi nikel ke sejumlah sungai yang bermuara ke laut sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas".

Sedangkan 𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗯𝗶𝗹𝗮 𝗸𝗲𝗹𝗼𝗺𝗽𝗼𝗸 𝗕𝗢𝗥𝗝𝗨𝗜𝗦 𝘆𝗮𝗻𝗴 dugaan melakukan kejahatan kerusakan lingkungan, 𝗮𝗸𝗮𝗻 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 Program Penilaian Peringkat Pengelolaan Lingkungan Perusahaan yang lebih sering disebut (PROPER) sebagaimana dimaksud dalam 𝗦𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗼𝗺𝗼𝗿 𝗦𝗞. 𝟭𝟮𝟵𝟵/𝗠𝗘𝗡𝗟𝗛𝗞/𝗞𝗨𝗠.𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟮, 𝗣𝗧 𝗛𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 mendapatkan PROPER dengan predikat hijau pada tahun 2022.

PROPER adalah penilaian kepatuhan dan kinerja yang melebihi kepatuhan terhadap persyaratan penanggung jawab usaha dan/atau operasi pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Definisi Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2014) PROPER merupakan inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

𝗦𝗮𝗮𝘁 𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗺𝗲𝗿𝗮𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗱𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘄𝘂𝗷𝘂𝗱𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗮𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗱𝘂𝗱𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 (𝗲𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘄)

𝗣𝗮𝗱𝗮 𝗮𝗸𝗵𝗶𝗿𝗻𝘆𝗮, 𝗸𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗺𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗺 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗽 𝗯𝗮𝗵𝘄𝗮 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗸𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 "𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗗𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻" (𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗺 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗲𝘁 𝗶𝘂𝘀), 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗸𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶 𝗯𝗮𝗵𝘄𝗮 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗱𝗶 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗠𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗜𝗦𝗔𝗨 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗮𝗷𝗮𝗺 𝗸𝗲 𝗯𝗮𝘄𝗮𝗵 𝘁𝗮𝘁𝗮𝗽𝗶 𝘁𝘂𝗺𝗽𝘂𝗹 𝗸𝗲 𝗮𝘁𝗮𝘀.

Melindungi hak asasi manusia dari efek berbahaya polusi pencemaran 𝘶𝘥𝘢𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘣𝘶, 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳. 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘮𝘣𝘶𝘭𝘬𝘢𝘯 𝘨𝘢𝘯𝘨𝘨𝘶𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢. 𝘑𝘢𝘳𝘢𝘬 𝘬𝘦 𝘱𝘦𝘮𝘶𝘬𝘪𝘮𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘵𝘶 𝘥𝘦𝘬𝘢𝘵 dengan kegiatan industri pertambangan adalah kewajiban konstitusional dan legislatif pemerintah Indonesia, bukan pilihan. Saya dengan hormat mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal melindungi hak konstitusional dan hak asasi manusia di desa Kawasi, 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘩𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵," lanjut Wilson Colling . 

 

Wilson, dalam berbagai postingan media sosialnya, juga mengingatkan lima poin penting yang harus digunakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Desa Kawasi Pulau Obi.

𝗠𝗔𝗞𝗔: 𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗸𝗿𝗶𝗽𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘀, 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗹-𝗵𝗮𝗹 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝘂𝘁:

𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗮, akses perlindungan hukum dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮, bukti substansial berdasarkan penelitian ilmiah tentang dampak buruk polusi 

𝘶𝘥𝘢𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘣𝘶, 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳 terhadap kesehatan manusia dan hak asasi manusia di Indonesia khususnya di desa Kawasi. 

𝗞𝗲𝘁𝗶𝗴𝗮, Wilson meminta negara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum HAM internasional sebagai hasil dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

𝗞𝗲𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁, mengenai perbandingan yurisprudensi konstitusi negara lain, yang membantu menafsirkan hak atas lingkungan yang sehat dalam konteks pencemaran 𝘶𝘥𝘢𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘣𝘶, 𝘬𝘦𝘣𝘪𝘴𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘵𝘰𝘳 dan lain-lain. 

𝗞𝗲𝗺𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗶𝗻 𝗸𝗲𝗹𝗶𝗺𝗮, 

negara harus mengambil tindakan setidaknya tujuh langkah kunci untuk memenuhi tanggung jawabnya memastikan udara bersih atas 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵 bagi warganya.

𝗞𝗲𝘁𝘂𝗷𝘂𝗵 langkah tersebut meliputi pemantauan kualitas udara dan pengaruhnya terhadap kesehatan, mengevaluasi sumber polusi udara, menyediakan informasi, termasuk saran kesehatan masyarakat, untuk umum, menetapkan undang-undang, peraturan, standar, dan kebijakan kualitas udara. 

"Penting bahwa dalam semua tahapan ini negara harus menjamin informasi penuh publik dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan perempuan, anak-anak dan orang-orang rentan lainnya, segala cara harus dicoba untuk memasukkan situasi yang suaranya didengar. ... Terlalu sering dibungkam dalam proses kebijakan lingkungan." 

 

Wilson berharap masalah kerusakan lingkungan di Pulau Obi dapat menjadi perhatian serius pemerintah dalam pelaksanaan penilaian komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, terutama hak atas udara bersih 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘩𝘢𝘵 bagi penduduk desa Kawasi.

 “Sudah saatnya pemerintah membuka mata terhadap informasi nasional dan internasional yang tersebar luas tentang buruknya dan jadi sorotan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan tambang, daripada bersikap defensif ketika jelas bahwa kondisi kerusakan lingkungan saat ini nyata dan telah merugikan masyarakat.” kata Wilson 🆆🅲🅰

_______//_________

𝗣𝗼𝗹𝗲𝗺𝗶𝗸 𝗥𝗲𝗹𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗶, 𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗜𝗻𝗶 𝗦𝗶𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗕𝘂𝗿𝘂𝗸 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽?

🅆🄲🄰🄻🄰🅆🄵🄸🅁

𝗣𝗼𝗹𝗲𝗺𝗶𝗸 𝗥𝗲𝗹𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗶, 𝗔𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗜𝗻𝗶 𝗦𝗶𝗮𝘀𝗮𝘁 𝗕𝘂𝗿𝘂𝗸 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽?

𝗝𝗔𝗞𝗔𝗥𝗧𝗔, 𝗪𝗖𝗔𝗟𝗔𝗪𝗙𝗜𝗥𝗠 – Relokasi warga Desa Kasi, Halmahera Selatan, Maluku Utara mendapat dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Peradi (Peradi -RBA) Jakarta Pusat Pengacara Wilson Colling. Wilson menilai relokasi warga Desa Kawasi, merupakan hal yang serius dan krusial.

Pria asal Obi ini menyatakan, relokasi tersebut menyangkut eksistensi dan masa depan seluruh warga Desa Kawasi.

“Dan bukan hanya terkait dengan kepentingan bisnis Harita Group dan beberapa elit politik serta penguasa Desa Kawasi,” ujarnya, Ahad, 02 April 2023.

Oleh karena itu, sambung dia, wajar jika sebanyak mungkin komponen masyarakat Desa Kawasi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengujian. Salah satu pilihan adalah musyawarah mufakat oleh masyarakat kampung Kawasi.

Pendekatan proses konteks untuk menentukan apakah akan merelokasi dan/atau memindahkan warga, merupakan wujud nyata.

Di mana membuka peluang masyarakat seluas-luasnya, memungkinkan untuk berpartisipasi.

“Dan persyaratan pemindahan itu harus tercantum dalam peraturan daerah (Perda),” ujarnya.

Sebab, lanjut Wilson, Desa Kawasi merupakan desa tertua di Pulau Obi. “Tidak mudah dicabut dari akar budaya dan identitas sebagai warga Desa Kawasi,” uca dia.

Menurutnya, masyarakat dapat mengetahui apa alasan objektif mengapa pemerintah dan perusahaan Harita Group melakukan relokasi Desa Kawasi tersebut.

Guna kepentingan hak-hak warga dan untuk mendapatkan kepastian hukum yang diatur dalam perda, ungkapnya.

Hal itu terbukti banyak kritik pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat.

Di mulai dari para elit politik dan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa dan lintas organisasi. Semuanya mendatangi DPRD Halmahera Selatan, juga dari JATM.

“Bahkan perlawanan dari masyarakat Desa Kawasi rencana relokasi akan melakukan perlawanan,” timpalnya.

Ia menambahkan, pembangunan eco village tanpa transparansi, justru sangat merugikan penduduk Desa Kawasi, karena merampas hak-hak penduduk.

“Wajar mereka menyampaikan sikapnya, termasuk bila dipaksakan relokasi masyarakat akan melakukan perlawanan keras. Yang tentu saja perlawanan yang dimaksud di sini adalah mempertahankan hak-hak hukum mereka, tidak sebatas rumah ganti rumah semata. Ini masalah bisnis yang meraup keuntungan besar, tidak bisa dilihat merelokasi warga tanpa alasan yang pasti,” tegas Wilson.

Merelokasi warga Desa Kawasi membuat Wilson mendapat banyak keberatan.

Masyarakat menyampaikan secara langsung maupun, melalui saluran WhatsApp dan lainnya.

“Oleh karena itu, sebagai orang Obi punya kewajiban menyampaikan secara terbuka terhadap pemerintah, maupun pihak perusahaan PT Harita Group. Masyarakat menyampaikan suara-suara itu secara langsung kepada saya, baik dari para tokoh maupun masyarakat biasa. Mereka tidak dalam rangka memblokir investasi dengan rencana relokasi warga. 

Tapi karena proses rencana relokasi penuh dengan intrik dan siasat pihak jahat perusahaan PT Harita Group mengalihkan risiko ke pemerintah daerah, bahwa rencana relokasi pemukiman warga desa merupakan program pemerintah daerah, sedangkan pihak PT Harita Group hanya sebagai pendukung program pemerintah. Yang artinya proses relokasi tidak berdasarkan alasan tujuan guna menghindari hak dan kewajiban yang timbul di kemudian hari,” jabarnya.

Wilson menyarankan, pihak-pihak terkait perlu mengakaji ulang soal rencana relokasi warga Desa Kawasi. Dengan demikian secara komprehensif melalui pendekatan sosiologis, antropologi dan akademisi.

“Meminta pemerintah daerah dan pihak perusahaan PT Harita Group secara terbuka dan konkrit menyampaikan, kepada masyarakat alasan rencana relokasi pemukiman warga Desa Kawasi. Menyoal perubahan untung bukan sebatas rumah ganti rumah, tetapi ada hak-hak lain yang perlu dipertimbangkan dan dibicarakan secara transparan. Ini urusan bisnis yang meraup keuntungan yang besar, bukan yayasan,” ujarnya.

Alasan tujuannya, kata dia, rencana relokasi pemukiman warga karena kegiatan tambang nikel PT Harita Group yang sudah mengepung pemukiman warga Desa Kawasi.

Di antaranya hidup sehat, menghirup udara segar dan lainnya telah dilanggar oleh pihak perusahaan, maka alasan objektifnya harus direlokasi.

Jadi PT Harita Group jangan membuat karangan bebas alasan relokasi karena daerah tersebut rawan gempa bumi. Ini namanya siasat busuk,” tegasnya 🆆🅲🅰

Polres Halmahera Timur: Dalam Menegakkan Hukum Dengan Melanggar Hukum dan HAM, Terhadap Warga Dusun Tukur-tukur Desa Dodaga Suku Togutil

Oleh: Wilson Colling, SH, MH

Pemerhati Hukum Indonesia 

Jakarta, WCALAWFIRM - Tindakan kekerasan oleh Oknum Polisi Polres Halmahera Timur (Haltim) terhadap warga Dusun Tukur-tukur Desa Dodaga (Suku Togutil), Kecamatan Wasilei, atas tuduhan pembunuhan yang terjadi di Desa Gotowasi, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menjadi sorotan publik. Salah satu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI-Rumah Bersama Advokat ) Jakarta Pusat, Pengacara Wilson Colling juga sebagai pemerhati hukum Indonesia mendesak Kapolda Maluku Utara agar mencopot Kapolres AKBP Setyo Agus Hermawan, Halmahera Timur (Timur) atas insiden tersebut.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sanksi juga patut diberikan kepada Kapolres AKBP Setyo Agus Hermawan Halmahera Timur. Kapolda Maluku Utara sebaiknya mencopot Kapolres Halmahera Timur dari jabatannya. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga citra kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Advokat Wilson, dalam keterangan., Sabtu (01/4/2023).

Sayangnya, praktik kekerasan oleh polisi terus terjadi. Yang terbaru, pada tanggal 22/3/2023, anggota Kepolisian Polres Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara ditengarai melakukan kekerasan saat menangkap Masyarakat Adat Suku Togutil, Tobelo Dalam, Alen Baikole (polisi beri inisial AB), warga asli suku Togutil . Dia ditangkap di tempat kerjanya, di Subaim. Atas tuduhan peristiwa pembunuhan terhadap warga Talib Muhip Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara, pada Oktober 2022. Alen diduga mengalami penyiksaan saat penangkapan atau interogasi. Luka memar di wajah Alen terlihat dari pemukulan saat interogasi. Alen juga mengeluhkan sakit pada bagian dada dan seluruh tubuh akibat tendang tersebut. Tangan Alen juga kedinginan ke kursi selama proses interogasi.

Menurut keterangan Istri Alen berinisial Y ketika Polisi Penyidik ​​menekan dan memaksa (Y) istri Alen, untuk mengakui bahwa Alen yang telah melakukan pembunuhan. Y meyakinkan penyidik ​​bahwa Alen tidak melakukan pembunuhan karena saat kejadian Alen bersama istri Y. Dengan nada mengancam polisi akan memenjarakan Y selama tujuh tahun, polisi memaksanya untuk membenarkan tuduhan tersebut.

Masalah tambah serius karena pada hari Kamis, (23/3/2023) Puluhan warga Dusun Tukur-Tukur, Desa Dodaga, Halmahera Timur, Maluku Utara, merupakan Masyarakat Adat Tobelo Dalam,, menghadang dan mengusir sejumlah anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur, yang mendatangi Dusun Tukur-tukur untuk mencari dan menangkap warga yang dituduh membunuh. Situasi sempat panas, dan nyaris ricuh setelah anggota polisi nekat memasuki pemukiman. Dari rekaman video amatir terlihat warga histeris. Kerena warga menganggap tindakan pihak kepolisian merupakan bentuk kriminalisasi hukum terhadap mereka selama ini yang mereka rasakan.

______________________________________________

TANGGAPAN KAPOLRES HALTIM AKBP Setyo Agus Hermawan, 

--------------------------------------------------------------------

Terkait Peristiwa Pembunuhan warga Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara, pada Oktober 2022, saat dikonfirmasi mengatakan, bekerja berdasarkan bukti dan petunjuk atas perbuatan para tersangka, bukan karena lainnya. Mereka bekerja terkait kasus pembunuhan tahun 2022. Hasil penyelidikan empat orang tersangka yang melakukan pembunuhan. Dia bilang, bukan menyasar Suku Tobelo Dalam, tapi tersangka dari Dusun Tukur-tukur.

Informasi dari Polres Haltim menyatakan, penangkapan berdasarkan laporan warga atas pembunuhan terhadap warga Talib Muhip Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara, pada Oktober 2022.

AKBP Setyo Agus Hermawan, Kapolres Haltim dalam jumpa pers 27 Maret lalu mengatakan, kasus pembunuhan terjadi di kebun saat Talip sedang mengolah kopra. Saat kejadian Talib bersama beberapa keluarganya. Yang lain melarikan diri, Talib meninggal dunia.

“Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Maba Selatan dan dilimpahkan ke Polres Haltim. Setelah kami laporkan langsung oleh TKP (tempat kejadian perkara). Saat oleh TKP kami menemukan beberapa barang bukti yakni anak panah, darah dan pohon pisang yang ditebas pelakunya,” katanya dalam rilis mereka..

Setelah 11 hari kejadian mereka mengeluarkan suat penyidikan. Setelah kurang lebih empat bulan, Polres Haltim memeriksa saksi 16 orang, dua orang sebagai tersangka pembunuhan. Dalam pengembangan kasus, katanya, ada dua pelaku lain yang berasal dari Dusun Tukur-tukur.

Dua penangkapan yang ditangkap, Sy, petani dari Desa Gaitoli, Kecamatan Maba yang ditahan 21 Maret 2023 dan AB dari Dusun Tukur-tukur, Desa Dodaga, ditahan 22 Maret 2023.

“Sementara dua tersangka lain yang belum ditangkap hingga saat ini AB dan OB, keduanya di Dusun Tukur-tukur, Desa Dodaga,” katanya. Inisial antara pelaku yang sudah ditangkap dan yang belum ditangkap polisi tulis sama dalam rilis mereka.

Setyo mengatakan, motif pembunuhan karena dendam terkait dengan kasus pembunuhan di Waci pada 2019. Salah satu keluarga pelaku dipidana di lapas Ternate. “Kecewa yang tidak diinginkan itu muncul niat pembalasan dengan pembunuhan di Maba Selatan.”

Dia menyebutkan, keempat orang berkumpul di Dusun Tukur-tukur untuk mencari kayu gaharu. Setyo menuding, cari kayu sebagai alasan untuk rencana pembunuhan. Keempat orang itu dengan mobil Avanza putih dari Dusun Tukur-tukur menuju Jalan Gotowasi.

Dia bilang, OB merencanakan pembunuhan lalu mengajak orang ketiga lainnya. Polisi menjerat pelaku dengan pasal perencanaan pembunuhan.

______________________________________________

TANGGAPAN SAYA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP WARGA DUSUN TUKUR-TUKUR DESA DODAGA ( SUKU TOGUTIL) OLEH OKNUM POLISI POLRES HALTIM 

--------------------------------------------------------------------

Dari berbagai rangkaian peristiwa yang dikemukakan di atas, Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai acapkali malah menjadi aktor dibalik penegakan hukum yang melakukan pelanggaran Hukum dan HAM. Sederet kasus yang menjerat polisi pun muncul ke publik akhir-akhir ini. Mulai dari pembunuhan, penganiayaan/melakukan penyiksaan, penggunaan/bandar narkoba (menjual barang bukti).

Menurut Wilson, Tindakan polisi menyiksa seseorang untuk mendapatkan bukti barang atau untuk mendapatkan pengakuan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Selain melawan hak asasi manusia, mencari informasi dengan cara semacam itu hanya menunjukkan rendahnya profesionalisme mereka. Kekerasan polisi selama interogasi harus dihentikan - terlepas dari orang tersebut terindikasi melakukan kejahatan harus menghormati sebagai praduga tak bersalah ( praduga tidak bersalah).

Seluruh tindakan tersebut bertentangan dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian melindungi keamanan dan mendukung masyarakat

Serta melanggar peraturan internal Kapolri untuk mencegah penyiksaan berulang. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009. Dalam peraturan ini, saat bertugas, polisi diwajibkan untuk menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku. Polisi dilarang untuk melakukan kekerasan saat bertugas, kecuali untuk mencegah kejahatan." 

Larangan ini tertuang di dalam Pasal 10 huruf (c ) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Secara garis besar, Pasal 10 huruf (c) Perkap ini berbunyi, "dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap tugas /anggota Polri wajib mematuhi ketentuan perilaku (code of Conduct), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggaran hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan menggunakan kekerasan"

Larangan melakukan kekerasan saat bertugas juga tertuang dalam Perkap yang sama, Yakni pada Pasal 11 ayat 1 huruf ( j), Pasal 24 huruf (b), Pasal 27 Ayat (2) huruf (h), dan Pasal 44.

Dalam Perkap ini disebut tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.

Polisi yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku. Sanksi ini tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 

Perkap Nomor 14 ini juga mengatur tentang larangan melakukan kekerasan saat polisi bertugas. Dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf (e) tertulis, “Setiap anggota Polri dilarang berperilaku kasar dan tidak patut.”

Lanjut, Wilson Penyidik ​​kepolisian juga harus memahami bahwa pengakuan tersangka hanyalah salah satu alat bukti. Menurut KUHAP, pengakuan tersangka bukanlah variabel terpenting dalam penyelesaian suatu perkara. Yang lebih penting adalah saksi dan dokumen lain yang membuktikan adanya kejahatan. Mereka harus mencari bukti lain untuk mendukung penyelidikan, bukan memaksa seseorang untuk mengaku."

Memaksa seseorang untuk mengaku melalui penyiksaan adalah perilaku resmi masa lalu yang harus ditolak. Cara ini justru bisa membuat polisi salah dalam mengidentifikasi tersangka. Orang-orang dipaksa untuk mengaku bersalah karena mereka tidak tahan dengan siksaan.

Menurut Wilson, cara-cara biadab dalam menginterogasi seseorang menunjukkan bahwa reformasi Polri mandek. Reformasi sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, namun polisi masih menggunakan cara-cara kuno untuk mendapatkan pengakuan. Pengetahuan mereka tentang hak asasi manusia masih terbatas.

Lebih buruk lagi: polisi tampaknya tidak menganggap serius penyiksaan. Tidak mengherankan, hukuman yang diberikan kepada petugas polisi yang dihukum karena penyiksaan relatif ringan, bahkan ada yang tidak diselidiki. 

Kekerasan polisi seringkali mengakibatkan cacat permanen, trauma bahkan ada yang kehilangan nyawa. 

Polisi harus menjamin hak-hak korban penyiksaan. Polisi seharusnya berkembang sedemikian rupa agar kekerasan tidak terulang kembali. Jika ingin tetap menjadi pengayom masyarakat, polisi harus meninggalkan tradisi bermain siksaan.

Oleh karena itu, Terkait dengan perilaku oknum yang mencoreng nama institusi Polri, pimpinan Polri (Kapolda Maluku Utara) harus menindak tegas dengan cara memberikan sanksi kode etik sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau paling tidak dilakukan pembinaan.

Wilson, bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sangat berpotensi merusak Citra institusi Kepolisian. Oknum-oknum polisi yang jadi benalu dalam institusi harus dipangkas. (WCA)

______________________________________________

Referensi:

TAP MPR No. VI/MPR/2000, diakses pada tanggal 01/4/2023

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diakses pada tanggal 31

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri diakses pada tanggal 31 Maret 2023

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diakses pada tanggal 31 Maret 2023

Kutipan berita: diakses pada tanggal 30 Maret 2023, Judul berita: "Was-was Stigma Pembunuh, Warga Adat Tobelo Dalam di Dodaga Protes Tindakan Polisi" https://www.mongabay.co.id/2023/03/28/was-was-stigma-pembunuh-warga-adat-tobelo-dalam-di-dodaga-protes-tindakan-polisi/

PENGACARA WILSON COLLING MENYOROTI: TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM POLISI POLRES HALTIM TERHADAP WARGA DUSUN TUKUR-TUKUR DESA DODAGA, HARUS TINDAK TEGAS

--------------------------------------------------------------------
Oleh: Wilson Colling 

JAKARTA, WCALAWFIRM ~ Salah satu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi-RBA) Jakarta Pusat, Pengacara Wilson Colling, S.H, M.H, menyoroti  tindakan kekerasan oleh Oknum polisi Polres Halmahera Timur (Haltim) terhadap warga Dusun Tukur-Tukur Desa Dodaga (Suku Togutil) Kecamatan Wasilei, terkait peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa Gotowasi, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara—. Tindakan polisi menyiksa seseorang untuk mendapatkan bukti barang atau untuk pengakuan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Selain melawan hak asasi manusia, mencari informasi dengan cara semacam itu hanya menunjukkan rendahnya profesionalisme mereka. Kekerasan polisi selama interogasi harus dihentikan - terlepas dari orang tersebut terindikasi melakukan kejahatan harus menghormati prinsip asas praduga tak bersalah. Jumat (31/3/2023)

Sayangnya, praktik kekerasan oleh polisi terus terjadi. Yang terbaru, pada tanggal 22/3/2023, anggota Kepolisian Polres Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara ditengarai melakukan kekerasan saat menangkap Masyarakat Adat Suku Togutil, Tobelo Dalam, Alen Baikole (polisi beri inisial AB), warga asli suku Togutil. Dia ditangkap di tempat kerjanya, di Subaim. Alen diduga mengalami penyiksaan saat penangkapan atau interogasi. Luka memar di wajah Alen terlihat dari pemukulan saat interogasi. Alen juga mengeluhkan sakit pada bagian dada dan seluruh tubuh akibat tendang tersebut. Tangan Alen juga dingin ke kursi selama proses interogasi.

Masalah menjadi serius ketika Penyidik ​​Menekan dan memaksa Y istri Alen, untuk mengakui bahwa Alen yang telah melakukan pembunuhan. Y meyakinkan penyelidik bahwa Alen tidak melakukan pembunuhan karena saat kejadian Alen bersama istri Y. Dengan nada mengancam polisi akan memenjarakan Y selama tujuh tahun, polisi memaksanya untuk membenarkan tuduhan tersebut. [dikutip dari berita:https://www.mongabay.co.id/2023/03/28/was-was-stigma-pembunuh-warga-adat-tobelo-dalam-di-dodaga-protes-tindakan-polisi/]

"Wilson Colling, menyayangkan dan mengutuk keras atas sikap dan tindakan oknum polisi Polres Halmahera Timur, atas tindakan main hakim sendiri terhadap warga Dusun Tukur-Tukur Desa Dodaga. Padahal Polisi sebenarnya secara internal memiliki aturan untuk mencegah penyiksaan berulang. Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Dalam peraturan ini, saat bertugas, polisi diwajibkan untuk menjunjung norma tinggi dan aturan yang berlaku. Polisi dilarang untuk melakukan kekerasan saat bertugas, kecuali untuk mencegah kejahatan." 

Larangan ini tertuang dalam Pasal 10 huruf (c ) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Secara garis besar, Pasal 10 huruf (c) Perkap ini berbunyi, “dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap mandat/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan perilaku (code of conduct), yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggaran hukum atau penangkapan sesuai dengan peraturan menggunakan kekerasan"

Larangan melakukan kekerasan saat bertugas juga tertuang dalam Perkap yang sama, Yakni pada Pasal 11 ayat (1) huruf (j), Pasal 24 huruf (b), Pasal 27 Ayat (2) huruf (h), dan Pasal 44.

Dalam perkap ini disebut tidak ada gunanya atau alasan apapun yang diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.

Polisi yang melakukan tindakan pelanggaran HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku. Sanksi ini tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 

Perkap Nomor 14 ini juga mengatur tentang larangan melakukan kekerasan saat polisi bertugas. Dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf (e) tertulis, “Setiap anggota Polri dilarang berperilaku kasar dan tidak patut.”

Sementara Pasal 15 huruf (e) berbunyi, “Setiap anggota Polri dilarang menilai, berucap dan bertindak sewenang-wenang.” 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengatur tentang polisi saat bertugas, yakni Pasal 14 huruf (i) dan Pasal 19. 

Pasal 14 huruf (i) berbunyi, “Dalam melaksanakan mandat pokok, Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan tatanan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia .”

Lanjut, Wilson Penyidik ​​​​​​​​kepolisian juga harus menyadari bahwa pengakuan tuduhan hanyalah salah satu alat bukti. Menurut KUHAP, klausa klausa bukanlah variabel terpenting dalam penyelesaian suatu masalah. Yang lebih penting adalah saksi dan dokumen lain yang membuktikan adanya kejahatan. Mereka harus mencari bukti lain untuk mendukung penyelidikan, bukan memaksa seseorang untuk mengaku."

Memaksa seseorang untuk mengaku melalui penyiksaan adalah perilaku resmi masa lalu yang harus ditolak. Cara ini justru bisa membuat polisi salah dalam mengidentifikasi tersangka. Orang-orang dipaksa untuk mengaku bersalah karena mereka tidak tahan dengan siksaan.

Menurut Wilson, cara-cara biadab dalam menginterogasi seseorang menunjukkan bahwa reformasi Polri mandek. Reformasi sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, namun polisi masih menggunakan cara-cara kuno untuk mendapatkan pengakuan. Pengetahuan mereka tentang hak asasi manusia masih terbatas.

Lebih buruk lagi: polisi tampaknya tidak menganggap serius penyiksaan. Tidak heran, hukuman yang diberikan kepada petugas polisi yang dihukum karena penyiksaan relatif ringan, bahkan ada yang tidak tunduk. 

Kekerasan polisi seringkali mengakibatkan cacat permanen, trauma bahkan ada yang kehilangan nyawa. 

Polisi harus menjamin hak-hak korban penyiksaan.Polisi seharusnya berkembang sedemikian rupa agar kekerasan tidak terulang kembali. Jika ingin tetap menjadi pengayom masyarakat, polisi harus meninggalkan tradisi bermain siksaan.

Berdasarkan deskripsi yuridis di atas, mohon kepada Kapolri, Kapolda Maluku Utara, untuk menindak tegas oknum polisi Polres Halmahera Timur, yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, yang halal ini sangat berpotensi merusak Citra institusi Kepolisian.Oknum-oknum polisi yang jadi benalu dalam institusi harus dipangkas. (WCA)

______________________________________________

Referensi :

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diakses pada 31 Maret 2023

Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri diakses pada 31 Maret 2023

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diakses pada 31 Maret 2023

Kutipan berita: diakses pada tanggal 30 Maret 2023, Judul berita: "Was-was Stigma Pembunuh, Warga Adat Tobelo Dalam di Dodaga Protes Tindakan Polisi" https://www.mongabay.co.id/2023/03/28/was- was-stigma-pembunuh-warga-adat-tobelo-dalam-di-dodaga-protes-tindakan-polisi/

PENGACARA WILSON COLLING BUKA SUARA: RELOKASI WARGA DESA KAWASI TIDAK MENGAKOMODASI SEBANYAK -BANYAK ASPIRASI MASYARAKAT

 

PENGACARA WILSON COLLING BUKA SUARA:RELOKASI WARGA DESA KAWASI TIDAK MENGAKOMODASI SEBANYAK -BANYAK ASPIRASI MASYARAKAT
--------------------------------------------------------------------
Oleh:Wilson Colling

Jakarta, WCALAWFIRM ~ Salah satu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi-Rumah Bersama Advokat) Jakarta Pusat, Pengacara Wilson Colling, S.H, M.H.,  dan juga sebagai orang obi, buka suara menilai soal rencana relokasi warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan , merupakan suatu hal yang sangat serius dan krusial. Menyangkut eksistensi dan masa depan seluruh warga Desa Kawasi. Dan bukan hanya terkait dengan kepentingan bisnis HARITA GROUP dan beberapa elit politik serta penguasa Desa Kawasi.

Oleh karena itu wajar jika sebanyak mungkin komponen masyarakat Desa Kawasi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengujian. Salah satu pilihan adalah musyawarah mufakat oleh masyarakat kampung Kawasi.

Ujar Wilson, pendekatan proses konsensus untuk menentukan apakah akan merelokasi dan/atau mentransfer warga merupakan wujud nyata membuka peluang masyarakat seluas-luasnya kemungkinan untuk berpartisipasi. Dan persyaratan pemindahan itu harus tercantum dalam peraturan daerah (Perda) karena Desa Kawasi merupakan Desa tertua di Pulau Obi, tidak mudah dicabut dari akar budaya dan identitas sebagai warga Desa Kawasi.

“Saya menyayangkan relokasi warga Desa Kawasi yang hanya disetujui oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan pihak Perusahaan PT Harita Group, hanya dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) semata, tanpa menelaah peraturan, tetapi dalam proses pembahasannya tidak membuka partisipasi masyarakat secara luas- luasnya selama ini. masalah kesepakatan warga, pemerintah dan PT Harita Group dalam sosialisasi rencana relokasi."

Agar hal ini masyarakat dapat mengetahui apa alasan objektif mengapa Pemerintah dan perusahaan Harita Group melakukan relokasi Desa Kawasi tersebut, guna kepentingan hak-hak warga dan untuk mendapatkan kepastian hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Terbukti banyak kritik pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dari para elit politik dan Tokoh agama, Tokoh adat, pemerintah desa dan lintas organisasi mendatangi DPRD Halmahera Selatan, juga dari JATAM, bahkan perlawanan dari masyarakat Desa Kawasi rencana relokasi akan melakukan perlawanan.” Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Akibat tidak melibatkan masyarakat Desa Kawasi dalam rencana relokasi ketempat hunian baru, karena prosesnya tidak transparan belum ada kesepakatan, namun pembangunan rumah dan ruang publik tetap berjalan.
Bangunan itu bernama Eco Village. . Hal ini sangat merugikan penduduk Desa Kawasi, karena merampas hak-hak penduduk.

Wajar mereka menyampaikan sikapnya termasuk bila dipaksakan relokasi masyarakat akan melakukan perlawanan keras, yang tentu saja perlawanan yang dimaksud di sini adalah mempertahankan hak-hak hukum mereka tidak sebatas rumah ganti rumah semata. Ini masalah bisnis yang meraup keuntungan yang besar tidak bisa terlihat merelokasi warga tanpa alasan yang pasti.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Peradi DPC Jakarta Pusat ini mengaku, dirinya juga mendapat banyak keberatan terhadap rencana relokasi warga Desa Kawasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat baik langsung maupun melalui saluran WhatsApp dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai orang obi punya kewajiban moral menyampaikan secara terbuka terhadap Pemerintah maupun pihak Perusahaan PT Harita Group

“Suara-suara itu disampaikan langsung kepada Saya, baik dari para tokoh maupun masyarakat biasa. Mereka tidak dalam rangka memblokir investasi dengan rencana relokasi warga. Tapi karena proses rencana relokasi penuh dengan intrik dan siasat busuk pihak perusahaan PT Harita Group mengalihkan resiko kepada Pemerintah Daerah, bahwa rencana relokasi pemukiman warga Desa merupakan program pemerintah daerah, sedangkan pihak Perusahaan PT Harita Group hanya sebagai program pendidukung pemerintah
. Yang artinya proses relokasi tidak berdasarkan alasan tujuan guna menghindari hak dan kewajiban yang timbul di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARANA:

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka saya sebagai putra Obi  memberikan saran agar rencana relokasi warga desa Kawasi Perlu dikaji kembali secara komprehensif melalui pendekatan sosiologis, antropologis dan akademis .

Meminta Pemerintah  Daerah  dan pihak Perusahaan PT Harita Group  secara terbuka dan kongkrit menyampaikan kepada masyarakat alasan rencana relokasi pemukiman warga Desa Kawasi.

Terkait ganti untung bukan sebatas rumah ganti rumah harus ada hak-hak lain yang perlu di pertimbangkan dan di bicara secara transparan. Ini urusan bisnis yang meraup keuntungan yang besar, bukan yayasan

Alasan Objektif : Rencana relokasi pemukiman warga karena kegiatan tambang nikel PT Harita Group yang sudah mengepung pemukiman warga Desa Kawasi sehingga hak konstitusional masyarakat terganggu yakni hidup sehat, menghirup udara segar dan lainnya telah dilanggar oleh pihak Perusahaan, maka alasan objektifnya harus di relokasi.

Jadi Pemerintah Daerah dan pihak Perusahaan PT Harita Group - jangan  membuat karangan bebas alasan relokasi karena daerah tersebut rawan gempa bumi. Ini yang namanya siasat busuk.

Tidak ada urgensi pemerintah daerah membuat program relokasi warga Desa Kawasi

PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA

 

WCALAWFIRM ~ Ketentuan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ” .

Konstitusionalitas HAM atas lingkungan hidup  semakin ditekankan dalam  UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Hal ini kemudian di pertegas lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH merupakan payung hukum dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup. 

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPLH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPLH: ”setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

 

______________________________________________
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
-------------------------------------------------------------------
Oleh: Wilson Colling

WCALAWFIRM, ~ Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menawarkan restorative justice (RJ) dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo (20) terhadap David Ozora (17). Kendati demikian, keputusan apakah keadilan restoratif itu diterapkan atau tidak tergantung keluarga David.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Reda Manthovani selepas menjenguk David di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Reda mengungkapkan penawaran untuk keadilan restoratif itu dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

“Kami akan tetap menawarkan, masalah dilakukan RJ atau tidak tergantung para pihak, khususnya keluarga korban,” jelas Reda kepada wartawan, Kamis (26/3/2023).

Akibat dari Peryataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) mendapat reaksi keras dari kalangan masyarakat apa yang ditawarkan oleh pihak Kajati DKI Jakarta. Untuk menanggapi pernyataan Kejati kita dapat melihat dari sudut pandang undang-undang perlindungan anak apakah pernyataan Kejati DKI tersebut, menyalahi ketentuan yang ada, atau memang undang-undang mensyaratkan demikian.?

PEMBAHASAN :

Dalam kasus di atas, kita harus melihat terlebih dahulu korban usia dan pelaku tindak pidana untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dalam penanganan kasus tersebut. Indonesia sejak tahun 2002 telah memiliki undang-undang khusus (lex specialis) dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Selain menjamin perlindungan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Undang-undang Nomor  35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  (UU PA) juga telah memberikan jaminan hukum berupa rangkaian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu: bayarhabilitasi (pemulihan) baik anak dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, ntar mental, maupun sosial, dan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang telah menjadikannya sebagai korban penganiayaan

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Merujuk pada ketentuan ini baik korban ( DO) maupun pelaku (AG) sama-sama berusia ABH.

Oleh karena itu, salam penanganan kasus
tersebut menggunakan dua undang-undang yakni: undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) dan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (UU Sistem Peradilan Anak), dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Maka menurut hemat saya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, sudah tepat menawarkan keadilan restoratif (keadilan restoratif), terlepas dari korban keluarga korban menolak tawaran tersebut, namun pihak Kejati harus menawarkan opsi itu karena merupakan sistem peradilan anak yang mengatur demikian sebagai amanat konstitusi.

Memberikan Keadilan Restoratif, bukan dalam rangka rasionalisasi tindakan pemukulan/kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur.
Namun dimaksudkan agar penyelesaian perkara ini, dapat dimusyawarahkan secara bersama-sama dalam menjatuhkan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta memberikan efek jera meskipun bukan melalui penjara. persetujuan dan persetujuan dari pihak korban menjadi wajib dalam Keadilan dipulihkan /Diversi

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi yuridis di atas, kesimpulan menjadi saya, Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta.

Kasus anak di bawah umur yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu pun harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.
Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang berpedoman pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan keadilan dipulihkan/diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratis yang dapat diselesaikan dengan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum yang mengikuti pendidikan dan atau pelatihan lembaga tertentu seperti berupa tindakan lain yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak anak tidak boleh diabaikan.
Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat dilaksanakan dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif

Sesungguhnya, diversi dapat digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran, moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, semua ini merupakan pedoman bagi proses pemulihan dalam perspektif keadilan restoratif.(WCA)

---------------------------------------------------------------------

Dasar Hukum :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kemudian diubah dengan UU Nomor  35 tahun 2014 (UUPA)
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

//_________
#lawyerlifestyle
#lawyermotivation
#wcalafirm #edukasihukum
#justice # lawyered #lawyersday
#wcalawfirm #firmahukum #lawfirmjakarta
#lawfirmjakartaselatan #kantorhukumjakarta
#kantorhukumjakartaselatan #kantorhukumindonesia
#lawyerjakarta #lawyerjakartaselatan #advokatjakarta #advokatindonesia #advokatperadi #lawyerlife#kutipanbijak
#lawyerindonesia #pengacaraindonesia
#pengacarajakarta #advokatindonesia
#kutipantokoh #queteslawyer #kutipanhukum #quoteslawyer